Sumbawanews.com,- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi tajam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengajaran Bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah di Indonesia. Menurut Ubaid, kebijakan itu ibarat membangun istana di atas fondasi yang retak—sementara jutaan anak Indonesia masih berjuang untuk membaca dan memahami teks sederhana dalam bahasa sendiri.
“Ini bukan kebijakan pendidikan, ini halusinasi administratif,” tegas Ubaid dalam wawancara dengan wartawan, Senin (1/6/2026). “Data PISA sudah berulang kali menunjukkan: kemampuan literasi, matematika, dan sains siswa Indonesia berada di peringkat terbawah dunia. Jangankan belajar tata bahasa Prancis, membaca paragraf berbahasa Indonesia pun banyak yang gagal.”
Ubaid menyoroti krisis nyata di lapangan: kekurangan guru kelas, guru matematika, dan guru sains yang belum teratasi hingga kini. “Bayangkan mengajarkan Bahasa Prancis, sementara guru kelas saja masih kekurangan 1,2 juta orang. Ini bukan ambisi global—ini pengabaian terhadap akar masalah pendidikan kita,” ujarnya.
Ia menilai instruksi Presiden yang disampaikan di Istana Élysée, Paris, pada 28 Mei lalu, meski dimaksudkan sebagai simbol diplomasi, berisiko menjadi beban tak terduga bagi sistem pendidikan yang sudah kewalahan. “Kita tidak butuh simbol yang menghiasi pidato di luar negeri, tapi solusi nyata yang menyentuh ruang kelas di desa-desa, pulau-pulau terpencil, dan kota-kota padat yang anak-anaknya belum bisa membaca dengan lancar.”
JPPI mendesak pemerintah segera membatalkan rencana tersebut dan mengalihkan fokus pada pemulihan literasi dasar, peningkatan kesejahteraan guru, serta pembenahan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan riil anak-anak Indonesia. “Jangan korbankan masa depan generasi hanya untuk memenuhi ego diplomasi. Pendidikan bukan panggung politik—ia adalah fondasi bangsa.”
Sebelumnya, Prabowo menyatakan dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa pengajaran Bahasa Prancis akan diterapkan secara menyeluruh di sekolah-sekolah Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan global dan kebutuhan kerja sama strategis dengan negara-negara Francophone.
Namun, Komisi X DPR pun menyatakan kekhawatiran serupa. Anggota komisi meminta penjelasan mendetail dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kesiapan infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia. PDIP juga menyarankan agar kebijakan ini melalui kajian akademik mendalam, bukan sekadar pernyataan simbolis di luar negeri.
Sementara itu, organisasi guru P2G memperingatkan bahwa penambahan mata pelajaran baru tanpa persiapan akan membebani guru yang sudah kelelahan, sekaligus mengurangi waktu belajar untuk mata pelajaran inti yang jauh lebih mendesak.
Dalam konteks global, Bahasa Prancis memang tetap penting—terutama dalam diplomasi, ilmu pengetahuan, dan kerja sama Afrika. Tapi bagi JPPI, prioritas utama bukanlah menambah bahasa asing, melainkan memastikan setiap anak Indonesia mampu membaca, menulis, dan berpikir kritis dalam bahasa ibunya sendiri—sebelum ia belajar bahasa lain.
Pendidikan bukan tentang seberapa banyak bahasa yang bisa dihafal, tapi seberapa dalam pemahaman yang bisa dibangun.
