Sumbawanews.com,- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Busyro Muqoddas, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi kunjungan ke luar negeri dan lebih banyak turun ke daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan struktural. Menurut Busyro, kehadiran presiden di lapangan bukan sekadar simbolis, tapi kebutuhan mendesak untuk memahami realitas rakyat yang tak selalu terlihat dalam laporan birokrasi.
“Kami, sebagai bagian dari masyarakat sipil, meminta Presiden menghentikan kunjungan ke luar negeri yang berulang-ulang,” ujar Busyro dalam pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (16/6/2026). Ia menekankan, Presiden yang telah melewati perjalanan panjang menuju kursi tertinggi negara sebaiknya tidak terjebak dalam informasi yang terpilah oleh lingkaran kekuasaan. “Kasihan kalau Presiden yang empat kali ingin jadi presiden, sekarang sudah terwujud, tapi dibisiki oleh sesuatu yang tidak utuh.”
Busyro menyoroti sejumlah isu domestik yang belum terselesaikan: konflik agraria di berbagai wilayah, hak-hak masyarakat adat di Papua, serta implementasi Proyek Strategis Nasional yang sering kali mengabaikan suara masyarakat lokal. Ia menekankan, kunjungan presiden ke daerah harus diiringi tindak lanjut nyata, bukan sekadar foto-foto seremonial dan pernyataan singkat di akhir acara. “Jangan hanya datang, lalu selesai. Harus ada tindak lanjut yang konkret.”
Untuk memperkuat kebijakan, Busyro menyarankan agar pemerintah menggandeng organisasi masyarakat sipil yang memiliki data lapangan akurat dan riset mendalam. Menurutnya, kekuatan pemerintahan bukan hanya pada keputusan pusat, tapi pada kemampuan mendengarkan dan merespons kebutuhan nyata di tingkat akar rumput.
Kritik terhadap intensitas kunjungan luar negeri Prabowo juga datang dari kalangan diplomatik. Mantan Dubes RI untuk AS dan Wakil Menteri Luar Negeri era SBY, Dino Patti Djalal, menyebut frekuensi lawatan Presiden ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir—termasuk tiga kali ke Prancis dalam lima bulan—tidak lazim dan tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran yang kerap dijadikan slogan pemerintah. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya sangat besar,” tegas Dino. Ia membandingkan: selama 10 tahun masa jabatan, Presiden Jokowi melakukan 58 kunjungan, sementara SBY 86 kali. Prabowo dalam waktu jauh lebih singkat hampir menyamai angka itu.
Menanggapi kritik tersebut, Prabowo berargumen bahwa situasi geopolitik global kini sangat dinamis dan tak terduga. “Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa,” ujarnya dalam pidato di Musyawarah Nasional Hipmi, Bandar Lampung, 10 Juni lalu. Ia menegaskan, diplomasi aktif adalah keharusan bagi negara besar seperti Indonesia yang berada di persimpangan kekuatan dunia.
Namun, bagi Busyro dan sejumlah elemen masyarakat sipil, diplomasi tidak boleh mengorbankan kedekatan dengan rakyat. “Presiden bukan hanya duta besar untuk dunia, tapi juga pemimpin yang harus merasakan napas rakyatnya. Kalau tidak turun ke desa, bagaimana bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi?” tanya Busyro.
Dengan demikian, tuntutan untuk mengurangi lawatan luar negeri bukanlah penolakan terhadap diplomasi, melainkan seruan agar prioritas kepresidenan kembali pada akar: keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada rakyat yang paling membutuhkan.
