Sumbawanews.com,- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pencopotan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto hanya bersifat simbolis dan gagal menyentuh akar masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, langkah ini lebih merupakan upaya pengendalian citra daripada reformasi sistemik.
“Presiden memang cepat merespons, tapi yang dihapus bukan sistemnya—hanya wajahnya,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026. Ia menekankan bahwa dugaan korupsi yang melibatkan jajaran BGN bukanlah gejala tunggal, melainkan buah dari desain program yang rapuh, pengawasan lemah, dan transparansi yang minim.
JPPI menggarisbawahi bahwa MBG, yang menelan anggaran besar dan menjangkau puluhan juta siswa, dirancang tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Kritik publik bukan hanya ditujukan pada individu yang diganti, tetapi pada struktur yang memungkinkan penyalahgunaan dana terjadi berulang. Penggeledahan kantor BGN oleh aparat hukum, menurut Ubaid, justru memperdalam krisis kepercayaan di tingkat akar rumput—di mana sekolah, petugas posyandu, dan orang tua mulai meragukan integritas program yang seharusnya melindungi anak-anak paling rentan.
Lebih dari itu, JPPI mengkhawatirkan distorsi anggaran yang ditimbulkan MBG. Alokasi dana yang besar untuk program ini, kata Ubaid, berpotensi menggerus prioritas lain yang tak kalah mendesak: kesejahteraan guru, perbaikan sarana pendidikan, dan pemenuhan gizi di luar sekolah. “Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN jangan jadi sekadar angka simbolis jika realitasnya dana dialihkan ke program yang tata kelolanya masih gelap,” tegasnya.
Untuk itu, JPPI mengajukan tiga rekomendasi mendesak: pertama, merevisi total desain MBG agar fokus pada kelompok masyarakat dengan masalah gizi kronis dan akses pangan terbatas, bukan sekadar distribusi seragam; kedua, membuka seluruh proses pengadaan dan distribusi anggaran secara transparan kepada publik, termasuk audit independen; ketiga, mengoreksi alokasi anggaran agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak terkoyak oleh ambisi program yang belum teruji keberlanjutannya.
“Selama pemerintah hanya mengganti orang tanpa mengganti sistem, BGN akan menjadi pelataran baru bagi skandal berikutnya,” tegas Ubaid. Ia menegaskan, keberhasilan MBG bukan diukur dari seberapa banyak anak yang menerima makanan, tapi seberapa adil, akuntabel, dan berkelanjutan sistem yang mengantarkannya. Tanpa itu, program mulia pun bisa berubah menjadi alat legitimasi politik yang rapuh.
