Sumbawanews.com,- Jakarta — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional tengah merancang mekanisme khusus untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menyusul tantangan geografis yang menyulitkan penyaluran layanan konvensional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pendekatan biasa yang mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jangkauan maksimal enam kilometer dan waktu tempuh 30 menit tidak lagi relevan di daerah yang penduduknya jarang dan aksesnya terbatas.
“Untuk wilayah 3T, kami tidak bisa memaksakan skema yang dirancang untuk kota padat,” ujar Qodari dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Di wilayah non-3T, satu SPPG ideal melayani 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Namun di pedalaman, jumlah penerima bisa di bawah seratus jiwa, tersebar di puluhan desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan perahu, jalan berlumpur, atau helikopter.
Oleh karena itu, pemerintah sedang mengkaji alternatif fleksibel, salah satunya pemanfaatan kantin sekolah sebagai titik distribusi makanan bergizi. Namun, tidak semua sekolah di daerah 3T memiliki fasilitas dapur atau ruang makan yang memadai. Oleh sebab itu, opsi lain seperti pengiriman makanan bergizi dalam paket harian ke posko desa, kerja sama dengan tenaga kesehatan keliling, atau pemberdayaan ibu-ibu PKK sebagai agen gizi juga menjadi bagian dari kajian mendalam.
Qodari menegaskan, perubahan skema ini bukan kompromi, melainkan penyesuaian strategis untuk memastikan program MBG tetap menyentuh sasaran utamanya: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—kelompok yang paling rentan terhadap stunting. “MBG bukan sekadar memberi makan. Ini investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki IQ anak-anak kita, dan mengejar ketertinggalan dalam indikator pendidikan global seperti PISA,” tegasnya.
Komitmen pemerintah untuk mengatasi stunting di daerah 3T tetap kuat, meski tantangan logistik dan infrastruktur begitu kompleks. Qodari menambahkan, seluruh opsi yang dikaji akan diuji coba secara terbatas di beberapa kabupaten percontohan sebelum diterapkan secara nasional. Tujuannya jelas: tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena lokasi tempat tinggalnya.
