Sumbawanews.com,- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menindak tegas 833 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah, dengan membekukan operasional dan menarik dana senilai Rp311,2 miliar dari rekening yang tidak valid atau tidak beroperasi. Langkah ini diambil setelah verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mengungkap 414 dapur dengan rekening ganda, tidak aktif, atau tidak berjalan sama sekali. Penangguhan berlaku sejak 27 Juli 2026, dengan fokus terbanyak di wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, dan Papua. Dapur-dapur tersebut ditutup karena pelanggaran serius terkait higienitas, kualitas makanan, dan infrastruktur pengolahan limbah.
Sudaryono menegaskan, pembekuan ini bukan sekadar sementara—dapur yang terbukti melanggar tidak akan lagi menerima dana, bahkan jika perbaikan dilakukan. Ia juga melarang keras penggunaan bahan subsidi seperti gas elpiji 3 kg, MinyaKita, dan beras SPHP dalam operasional dapur MBG, menekankan bahwa semua bahan pangan harus dibeli sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) untuk menjaga stabilitas harga petani dan peternak. Masyarakat diminta melaporkan pelanggaran, dan BGN akan memberikan teguran hingga sanksi pemecatan bagi pengelola yang terbukti melakukan korupsi atau penyalahgunaan dana.
Di Nusa Tenggara Barat, 16 dapur telah ditutup permanen setelah BGN menarik seluruh saldo rekening virtual account dan memblokir akses transaksi. Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa penutupan ini didasari evaluasi teknis, termasuk ketidaksesuaian menu dan pelanggaran standar kebersihan. Sudaryono menegaskan, seluruh pengelola MBG wajib menjaga profesionalisme, kecukupan gizi, dan kepatuhan terhadap aturan, dengan ancaman pemecatan bagi yang terbukti berniat mencuri dana program.
