Sumbawanews.com,- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi membentuk tim investigasi menyusul dugaan fabrikasi data ilmiah oleh sejumlah warga negara Indonesia dalam konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 di Denmark. Menteri Brian Yuliarto mengungkapkan, tim yang dipimpin Inspektur Jenderal Kemdiktisaintek tengah mengumpulkan bukti kuat untuk menindaklanjuti pelanggaran yang tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga mengancam kredibilitas riset Indonesia di kancah global.
Berdasarkan penelusuran awal, hampir seluruh nama yang tercantum sebagai peneliti dalam presentasi ilmiah tersebut tidak memiliki status kepegawaian sebagai dosen atau tenaga pendidik di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Meski demikian, mereka menggunakan afiliasi resmi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tanpa izin—sebuah praktik yang dianggap sebagai penipuan dan pencatutan nama institusi. UNY sendiri telah memanggil empat orang terduga pelaku untuk dimintai keterangan, sementara Kemdiktisaintek berkoordinasi dengan aparat hukum untuk mempertimbangkan penanganan pidana.
“Kewenangan kami terbatas pada dosen. Jika pelaku bukan pegawai negeri atau tenaga pendidik, kami tidak bisa menjatuhkan sanksi administratif. Tapi ini bukan soal kewenangan semata—ini soal kehormatan ilmu pengetahuan Indonesia,” tegas Mendiktisaintek dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Selasa (2/6/2026).
Brian menekankan, substansi penelitian yang diajukan tidak hanya cacat secara metodologis, tetapi juga sengaja dirancang untuk memanfaatkan program pendanaan perjalanan internasional. Tujuannya jelas: memperoleh akses gratis ke konferensi bergengsi demi meningkatkan citra pribadi, bukan kontribusi ilmiah. “Ini bukan sekadar pelanggaran etika. Ini adalah kecurangan sistemik yang jika dibiarkan, akan membuat dunia meragukan semua riset dari Indonesia,” ujarnya.
Kementerian juga menggarisbawahi bahwa kasus ini bukanlah insiden terisolasi. Banyak masukan dari komunitas akademik internasional yang menyatakan kekhawatiran terhadap tren serupa. Untuk itu, Kemdiktisaintek berencana memperkuat sistem verifikasi afiliasi peneliti sebelum mengizinkan partisipasi dalam event global, serta mendorong perguruan tinggi untuk mengadopsi protokol ketat terkait penggunaan nama institusi dalam publikasi ilmiah.
Menkes Budi Gunadi Sadikin, dalam pernyataan terpisah, menyatakan prihatin mendalam atas kejadian ini. “Riset bukan alat promosi diri. Ia adalah amanah. Ketika amanah ini dijual, yang dirugikan bukan hanya kampus, tapi seluruh bangsa yang berharap pada ilmu untuk kemajuan,” katanya.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi sistem akademik Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi riset dan kolaborasi internasional, insiden seperti ini berpotensi menggagalkan puluhan tahun upaya membangun reputasi ilmiah yang kredibel. Pemerintah kini berada di persimpangan: apakah akan menanggapi dengan tindakan tegas, atau membiarkan satu kecurangan merusak kepercayaan global terhadap ribuan peneliti jujur di seluruh nusantara.
