Sumbawanews.com,- Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengirim surat resmi kepada Badan Gizi Nasional untuk meminta data lengkap mengenai kader partai yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026, yang ditandatangani Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun pada 22 Juni 2026, menjadi tindak lanjut dari instruksi sebelumnya pada Februari lalu yang melarang kader memanfaatkan program tersebut untuk keuntungan pribadi.
Permintaan ini muncul menyusul berkembangnya dugaan penyimpangan dalam implementasi MBG yang kini sedang diselidiki aparat penegak hukum. DPP PDIP menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan internal dan penegakan disiplin partai. Dalam surat tersebut, PDIP meminta tiga jenis informasi: nama individu, badan usaha, yayasan, atau koperasi yang terlibat dalam MBG dan diduga memiliki hubungan dengan kader partai di tiga pilar—struktural, legislatif, dan eksekutif; bentuk keterlibatan mereka; serta data pendukung lain yang relevan untuk klarifikasi.
Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan keberadaan surat tersebut. Menurutnya, partai tidak ingin ada ruang bagi praktik penyalahgunaan program sosial yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan meminta transparansi dari BGN, PDIP menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang melibatkan kader partai.
