Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol historis, tetapi kompas moral yang harus menjadi panduan utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026), Prabowo menyampaikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi fondasi nyata dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.
“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara—termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional yang adil dan berkeadilan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Namun, Presiden tak segan mengakui realitas pahit: meski menjadi dasar negara, Pancasila belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik kehidupan ekonomi bangsa. Ia menyoroti ketimpangan yang masih mengakar—kekayaan alam Indonesia justru dinikmati oleh pihak asing, sementara rakyat menjadi penonton di tanah sendiri. “Terlalu lama sebagian nilai tambah dari sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat hanya jadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegasnya.
Untuk mengoreksi arah ini, Prabowo menggaungkan konsep Ekonomi Pancasila yang berdiri di atas empat pilar utama: religiusitas, kemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa kekayaan alam bukanlah komoditas bebas yang bisa diperjualbelikan sembarangan, melainkan amanah yang harus dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat.
Sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional, Presiden menargetkan penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan baru. Ia menyebut inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah konkret untuk memutus mata rantai eksploitasi tengkulak dan memperkuat kedaulatan ekonomi lokal. “Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, membangun ketahanan pangan nasional, memperkuat koperasi dan ekonomi desa, serta terus menyediakan makanan bergizi gratis untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul,” paparnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945—yang menempatkan perekonomian sebagai cabang usaha yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat—harus menjadi pedoman tak tergoyahkan. “Tugas sejarah saya sebagai Presiden ke-8 RI adalah melakukan transformasi ekonomi nasional: dari yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila, menuju yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila.”
Dengan nada penuh tekad, Presiden menutup pidatonya dengan seruan agar Pancasila tidak lagi menjadi hiasan pidato, tetapi menjadi napas kebijakan, fondasi keadilan, dan kompas moral yang mengarahkan bangsa ini menuju kemakmuran yang merata dan berkeadilan.
