Sumbawanews.com,- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa peran oposisi di parlemen tidak boleh berubah menjadi alat pemecah belah, melainkan harus menjadi kekuatan konstruktif yang mendorong kebijakan publik lebih baik. Pernyataan ini disampaikan AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), merespons dinamika politik terkini yang mempertanyakan sikap PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah.
“Saya menghormati setiap partai yang punya pandangan berbeda. Semua punya agenda, semua punya kepentingan. Tapi mari kita letakkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan,” ujar AHY, menekankan bahwa demokrasi yang sehat bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang sejauh mana setiap pihak mampu menjaga integritas kebangsaan.
AHY, yang pernah memimpin pemerintahan melalui koalisi dan kemudian berada di garda depan oposisi, menegaskan bahwa pengalaman Partai Demokrat dalam kedua peran tersebut memberinya legitimasi moral untuk menyampaikan kritik. “Kami pernah jadi pemerintah, pernah jadi oposisi. Kami tahu betul konsekuensi dan tantangan di masing-masing posisi,” katanya.
Menurutnya, oposisi yang sejati bukanlah mereka yang hanya mengkritik tanpa solusi, atau yang sengaja mendiskreditkan pemerintah demi keuntungan politik sesaat. “Kritik boleh tajam, tapi harus dibarengi alternatif. Jangan sampai jadi narasi yang memicu kebencian, menggiring opini publik bahwa semua kebijakan salah, atau bahwa pemerintah tidak punya niat baik sama sekali.”
Pernyataan AHY muncul di tengah gelombang kritik terhadap PDIP yang dianggap mengambil posisi ambigu—mengkritik kebijakan pemerintah namun tetap berada dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo telah menegaskan bahwa kritik mereka bersifat konstruktif dan berbasis kepentingan publik, bukan permusuhan pribadi.
AHY menekankan, perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, batas antara kritik dan destruksi harus jelas. “Ketika kita berada di oposisi, tanggung jawab kita bukan hanya menunjukkan kelemahan, tapi juga menawarkan jalan keluar. Itu yang membedakan politik dewasa dengan politik emosional.”
Ia pun mencontohkan peran Partai Demokrat saat ini yang, meski tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tetap terlibat dalam sejumlah kebijakan strategis—seperti menjadi ketua komite pengawas Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditetapkan melalui Perpres Presiden Prabowo. “Kami tidak memilih untuk mengisolasi diri. Kami memilih untuk berkontribusi di mana pun kami bisa memberi nilai tambah.”
Dengan nada serius, AHY mengingatkan bahwa kestabilan bangsa bukanlah milik satu partai atau satu presiden. “Kita semua punya peran dalam menjaga persatuan. Oposisi yang memecah belah bukanlah oposisi—itu ancaman. Dan kita tidak boleh membiarkan ancaman itu tumbuh dalam nama demokrasi.”
