Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat. Pengumuman ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa malam.
Nanik, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968, ia memulai karier di dunia jurnalistik sebagai wartawati di Tabloid Bangkit, kelompok Kompas Gramedia, sebelum menjadi pemimpin media di Kelompok Media Peluang. Pengalaman panjangnya di media membuatnya ahli dalam komunikasi publik—keterampilan yang kini menjadi senjata utamanya di pemerintahan.
Namanya mulai dikenal luas saat menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. Setelah pemerintahan Prabowo terbentuk, ia dilantik sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) pada 2024, bekerja sama dengan Budiman Sudjatmiko. Pada reshuffle Kabinet Merah Putih September 2025, ia dipromosikan ke posisi Wakil Kepala BGN, dengan tugas utama mengawasi implementasi MBG dan komunikasi publik terkait program gizi nasional.
Sejak menjabat, Nanik dikenal sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk Sukabumi, Jawa Barat. Ia tak hanya memeriksa kualitas makanan, tapi juga standar higienitas, tata letak dapur, dan kelayakan fasilitas sanitasi. Hasil sidaknya kerap menemukan pelanggaran serius: dapur tak memenuhi protokol keamanan pangan, ruang penyimpanan tidak sesuai pedoman teknis, hingga kondisi mess bagi pengawas gizi yang tidak layak.
Berdasarkan data terbaru, dari 27.208 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, sebanyak 8.182 SPPG pernah ditangguhkan. Dari jumlah itu, 5.659 telah dinyatakan kembali beroperasi setelah memperbaiki kekurangan. Sementara 2.213 SPPG masih dalam masa penangguhan karena belum memenuhi standar teknis, baik dari sisi manajemen maupun infrastruktur bangunan.
Nanik menegaskan, penangguhan tidak dilakukan sembarangan. Keputusan itu berdasarkan masukan masyarakat, laporan daerah, hasil sidak rutin, serta respons terhadap keluhan penerima manfaat—terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga lapangan: “Jika pengawas gizi dan kepala dapur tidak punya tempat tinggal layak, bagaimana mereka bisa fokus menjaga kualitas gizi anak-anak kita?”
Dengan latar belakang jurnalis yang tajam, pengalaman politik yang matang, dan komitmen tak tergoyahkan terhadap akuntabilitas, Nanik S Deyang kini memimpin BGN bukan hanya sebagai birokrat, tapi sebagai pengawal gizi nasional—yang tak segan turun ke lapangan, melihat langsung, dan bertindak tegas.
