Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan dua pejabat lama yang dicopot dalam reshuffle pimpinan lembaga itu pada 2 Juni 2026. Keduanya akan mendampingi Kepala BGN baru, Nanik Sudaryati Deyang, dalam memimpin reformasi besar-besaran terhadap program Makanan Bergizi (MBG) yang sedang menghadapi krisis kepercayaan publik.
Agustina Arumsari, ekonom senior dengan karier panjang di bidang pengawasan keuangan negara, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) angkatan 1992 ini memulai kariernya sebagai asisten pengawas di Sumatera Barat, lalu naik bertahap hingga menjadi Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi pada 2020. Pada Februari 2025, ia dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP. Pengalamannya dalam audit BUMN, investigasi korupsi, dan pengelolaan risiko diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperbaiki tata kelola MBG yang selama ini dituding rentan penyimpangan.
Sementara itu, Mayjen Trenggono, perwira tinggi TNI AD yang lahir pada 21 November 1969, membawa latar belakang militer dan logistik yang tak kalah strategis. Ia lulus Akademi Militer tahun 1993 dengan cabang Infanteri dan pernah memimpin satuan strategis seperti Kodim Banjarnegara, Rindam V/Brawijaya, hingga Direktur Umum Akmil. Pada 2023, ia dipercaya sebagai Direktur Umum Akademi Militer, lalu diangkat sebagai Staf Khusus Panglima TNI pada 2025. Kini, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara—BUMN yang menjadi pelaksana utama program Koperasi Desa Merah Putih. Kepemimpinannya di bidang distribusi pangan skala nasional dianggap krusial untuk memastikan distribusi MBG tidak lagi terhambat birokrasi atau korupsi di tingkat akar rumput.
Pergantian ini merupakan bagian dari upaya Istana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor pasca pencopotan tiga pimpinan lama BGN—Kepala Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sanjaya serta Lodewyk Pusung—yang dianggap gagal mengendalikan program MBG selama 1,5 tahun terakhir. Pemerintah mengakui bahwa kegagalan manajemen logistik, penyimpangan anggaran, dan buruknya kualitas makanan yang disalurkan telah memicu keracunan massal di sejumlah daerah, termasuk Cianjur.
Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Juru Bicara Presiden Prasetyo menekankan bahwa tugas utama trio baru BGN adalah “konsolidasi internal dan koordinasi lintas kementerian.” Mereka diminta segera membentuk tim audit independen, merevisi standar gizi, dan membangun sistem pelaporan transparan yang bisa diakses publik. “Bukan sekadar mengganti orang, tapi mengganti sistem,” ujar Prasetyo.
Agustina dan Trenggono dipilih bukan hanya karena rekam jejak profesional, tetapi juga karena mewakili dua sisi penting dari masalah MBG: pengawasan keuangan dan distribusi logistik. Keduanya diharapkan bisa menjadi jembatan antara birokrasi, militer, dan masyarakat sipil—dalam upaya memulihkan kepercayaan rakyat terhadap program yang seharusnya menjamin gizi anak bangsa.
