Sumbawanews.com,- Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Dalam responsnya, Jokowi menyampaikan penilaian pribadi yang sederhana namun tegas: “Ya yang saya tahu, pak Menteri Nadiem Makarim orang baik.”
Pernyataan itu dilontarkan Jokowi usai Nadiem dalam pleidoinya menyebut nama presiden sebagai sumber mandat dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan selama masa jabatannya. Nadiem menegaskan bahwa kebijakan pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah, termasuk alokasi anggaran dan strategi implementasinya, bukan inisiatif mandiri, melainkan eksekusi dari arahan strategis yang diberikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pemerintah.
Jokowi tidak membantah keterkaitan antara kebijakan kementerian dengan visi pemerintah pusat. “Ya semua kebijakan, semua program itu semua dari presiden,” ucapnya, menegaskan bahwa setiap program besar di lingkungan kementerian—termasuk yang menjadi sorotan hukum—merupakan bagian dari kerangka besar pembangunan nasional yang ditetapkan oleh presiden.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Nadiem juga menyampaikan kekecewaannya atas tuduhan yang ia anggap tidak adil. Ia menekankan bahwa tidak ada kerugian negara dalam pengadaan Chromebook, bahkan program tersebut berhasil menghemat anggaran hingga Rp3,9 triliun. Ia menilai, upaya transformasi pendidikan melalui digitalisasi justru menjadi fondasi penting bagi kemajuan sumber daya manusia Indonesia di era teknologi.
Meski kasus ini masih berlangsung, respons Jokowi yang mengutamakan karakter pribadi—bukan kebijakan atau proses hukum—menjadi sorotan. Di tengah dinamika politik dan hukum yang kian kompleks, pernyataan presiden yang sederhana itu justru menggambarkan hubungan kepercayaan yang pernah terjalin antara pemimpin dan pejabatnya.
Nadiem, yang sebelum menjabat sebagai menteri dikenal sebagai pendiri Gojek, memang bukan tokoh birokrasi tradisional. Namun, dalam delapan tahun masa pemerintahan Jokowi, ia menjadi salah satu menteri paling progresif, yang membawa semangat startup dan inovasi ke ruang-ruang kebijakan publik yang selama ini kaku.
Kini, dengan kasus yang menimpanya, Nadiem berada di persimpangan antara reputasi publik dan proses hukum. Sementara itu, Jokowi—yang kini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia—memilih untuk tidak terlibat dalam analisis teknis atau hukum, tetapi memilih menyatakan yang ia ketahui: bahwa Nadiem adalah orang yang baik.
