Sumbawanews.com,- Kementerian Kesehatan mengusulkan agar penderita tuberkulosis (TBC) dimasukkan sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang kini dikenal sebagai Mandat Bantuan Gizi (MBG). Usulan ini bertujuan memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga yang terdampak penyakit menular tersebut, sekaligus mendukung upaya pemberantasan TBC secara komprehensif.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, TBC bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi. Keluarga yang anggotanya menderita TBC sering mengalami penurunan pendapatan akibat biaya pengobatan jangka panjang dan hilangnya tenaga kerja. “Banyak pasien TBC yang harus berhenti bekerja selama enam hingga sembilan bulan. Ini membuat mereka jatuh ke dalam kemiskinan, sekaligus memperburuk kondisi kesehatan karena tidak mampu memenuhi gizi,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (15/8/2023).
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan sekitar 960 ribu kasus baru setiap tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 30 persen pasien berasal dari keluarga miskin atau rentan, yang tidak memiliki akses memadai terhadap nutrisi dan perawatan kesehatan dasar.
Usulan ini sejalan dengan strategi nasional pemberantasan TBC yang menekankan pendekatan “One Health” — mengintegrasikan sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan memasukkan penderita TBC ke dalam daftar penerima MBG, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan, mengurangi angka putus obat, dan mencegah penyebaran penyakit ke anggota keluarga lainnya.
Kementerian Sosial saat ini sedang menyusun kriteria teknis untuk memperluas cakupan penerima MBG, termasuk penilaian terhadap status kesehatan jangka panjang. Jika disetujui, kebijakan ini akan mulai diuji coba di 10 kabupaten/kota prioritas TBC pada awal 2024, dengan target mencakup hingga 50 ribu keluarga.
Budi menekankan, langkah ini bukan sekadar bantuan sosial, tapi investasi jangka panjang. “Kalau kita tangani TBC dengan baik, kita selamatkan produktivitas bangsa. Satu orang sembuh, satu keluarga bangkit. Seratus ribu sembuh, itu artinya seratus ribu lapangan kerja yang kembali aktif,” katanya.
Pemerintah juga berencana menggandeng organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk menyediakan layanan pendampingan gizi dan pemantauan kesehatan di tingkat desa, sebagai bagian dari ekosistem pendukung yang berkelanjutan.
