Sumbawanews.com,- Anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkap sejumlah kegagalan sistemik dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di kawasan Mina, Arab Saudi. Temuan ini mencakup kondisi tenda yang tidak layak, sanitasi toilet yang buruk, distribusi logistik yang kacau, serta minimnya akses layanan kesehatan—semua terjadi di tengah puncak ibadah haji yang seharusnya berjalan tertib dan manusiawi.
Selly, yang langsung memantau kondisi di lokasi, menggambarkan tenda-tenda tempat jemaah bermalam sebagai ruang yang terlalu padat, bahkan memaksa lansia dan jemaah berisiko tinggi tidur berdesakan tanpa ruang cukup untuk bergerak. “Fasilitas toilet tidak hanya kotor, tapi juga kekurangan air bersih. Padahal, kebutuhan untuk wudu dan kebersihan pribadi sangat mendesak,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (30/5/2026).
Kondisi memprihatinkan itu diperparah oleh kelambatan distribusi makanan. Beberapa jemaah dilaporkan tidak menerima asupan selama lebih dari sembilan jam, menyebabkan sejumlah lansia mengalami penurunan kondisi fisik hingga pingsan. “Ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini ancaman nyawa,” tegas Selly.
Layanan kesehatan di Mina pun dinilai jauh dari memadai. Pusat kesehatan terdekat tidak mampu menangani kasus darurat, dan petugas medis tidak selalu tersedia di titik-titik padat jemaah. Selly menekankan bahwa sistem evakuasi dan penanganan medis darurat masih sangat reaktif, bukan proaktif.
Namun, ia tidak menutup mata terhadap kemajuan di wilayah lain. “Di Makkah dan Madinah, pelayanan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Infrastruktur, transportasi, dan komunikasi sudah jauh lebih terkoordinasi. Masalahnya hanya di Mina,” ujarnya.
Untuk menghindari risiko lebih besar di masa mendatang, Selly mengusulkan kebijakan strategis: jemaah berisiko tinggi—lansia, penderita penyakit kronis, atau yang lemah secara fisik—sebaiknya tidak dipaksakan bermalam di Mina. Sebagai alternatif, ia menyarankan skema *tanazul*—mengembalikan jemaah tersebut ke hotel di Makkah, dengan tetap memastikan akses ke ritual-ritual penting seperti lempar jumrah.
“Kenapa membiarkan mereka terjebak di tengah kekurangan, sementara kita punya solusi yang lebih manusiawi? Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi puncak spiritual justru berubah menjadi ujian fisik yang berdarah-darah,” ucapnya.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, yang bertanggung jawab atas logistik di Mina, belum memberikan respons resmi terhadap temuan ini. Namun, DPR RI berencana mengirimkan rekomendasi resmi sekaligus meminta laporan rinci dari pihak penyelenggara haji Indonesia, Kemenag, dalam waktu dekat.
Sementara itu, ribuan jemaah Indonesia masih bertahan di Mina, menjalani ritual lempar jumrah dan menunggu kepulangan yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2026. Dengan harapan yang sama: agar ibadah mereka tidak hanya diterima, tapi juga dilindungi—dari risiko yang seharusnya bisa dicegah.
