Sumbawanews.com,- Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya turun ke jalan pada Jumat, 12 Juni 2025, dalam dua aksi besar yang menyatukan suara kritis terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tuntutan yang saling melengkapi, mereka mengecam krisis kehidupan rakyat yang semakin dalam, sambil menolak proyek-proyek yang dianggap boros dan tidak transparan.
Di Bundaran HI, Jakarta Pusat, ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan delapan kampus lainnya berkumpul dalam aksi bertajuk “Indonesia Bangkrut”, dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa UI. Peserta yang mengenakan jaket kuning dan baju hitam itu berasal dari BEM Fakultas se-UI, IPB University, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, Gunadarma, serta organisasi pergerakan seperti Front Mahasiswa Nasional, Pembebasan, dan Serikat Mahasiswa Progresif UI. Mereka bergerak dari lapangan FISIP UI, Depok, pukul 10.00 WIB, menuju titik pusat ibu kota untuk menyampaikan lima tuntutan utama: menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta mengakhiri militerisasi di ruang sipil. “Indonesia kaya sumber daya, tapi rakyatnya makin menderita. Kebijakan pemerintah justru memperdalam keruntuhan,” ujar Yatalathof Ma’shum Imawan, Ketua BEM UI, menekankan bahwa pemerintah menolak fakta dan mengkriminalisasi kritik.
Sementara itu, di kampus Universitas Negeri Jakarta, Aliansi UNJ Melawan menggelar long march dari Rawamangun Muka, melewati lapangan golf, lalu berakhir di pintu Pemuda kampus UNJ. Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB ini diikuti puluhan mahasiswa dan didukung dosen Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun. Mereka menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah pusat, termasuk pemulihan nilai rupiah, penurunan harga bahan pokok dan BBM, kesejahteraan guru, serta alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan. Mereka juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, penarikan TNI dari ruang sipil, penghentian kriminalisasi aktivis muda, pembebasan tahanan politik, dan penghentian skema PTN-BH. Selain itu, mereka meminta perguruan tinggi negeri menjadi gratis dan demokratis, serta lingkungan kampus bebas dari kekerasan seksual.
Tuntutan lain yang diarahkan kepada rektorat UNJ adalah percepatan pembangunan gedung SFD yang mangkrak sejak bertahun-tahun, serta penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang semakin terpuruk. “Kami tidak hanya menuntut keadilan ekonomi, tapi juga keadilan pendidikan. Pendidikan bukan komoditas, tapi hak dasar,” kata Dimas Galih, Kepala Departemen Sosial Politik BEM FISH UNJ.
Kedua aksi, meski berbeda lokasi dan fokus, menyatu dalam satu narasi: pemerintah gagal membaca krisis rakyat. Dengan ekonomi yang terpuruk, inflasi melonjak, dan kebijakan yang dianggap tidak akuntabel, mahasiswa menjadi suara paling vokal yang menolak bisnis seperti biasa. Mereka menegaskan, krisis bukan kebetulan—tapi hasil pilihan kebijakan yang sistematis. Dan mereka siap melanjutkan perjuangan, hingga pemerintah benar-benar mendengar.
