Sumbawanews.com,- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan 2026 di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, dengan tekad menjadikan provinsi ini sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Acara yang dihadiri jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah kabupaten/kota, organisasi petani, dan instansi vertikal itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat hilirisasi dan produktivitas sektor pertanian dalam jangka menengah.
Lampung, yang selama puluhan tahun menjadi lumbung pangan bagi Jawa, Sumatera, hingga DKI Jakarta, kini dihadapkan pada tantangan nyata: produktivitas komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong masih tertinggal dari negara-negara tetangga. “Kenaikan hasil panen bukan sekadar soal angka, tapi soal kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Gubernur Rahmat dalam arahannya.
Sekitar 1,3 juta petani di Lampung bergantung pada tiga komoditas ini, yang menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menyumbang Rp150 triliun—28 persen dari PDRB provinsi—dengan 1,2 hingga 1,3 juta hektare lahan pertanian aktif yang menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. “Struktur tanah dan tanaman kita memang unik. Lampung bukan sekadar penghasil, tapi penyangga pangan nasional,” tambahnya.
Komitmen pemerintah untuk melindungi petani terwujud dalam kebijakan harga dasar. Harga gabah kering giling kini bertahan di Rp6.500 per kilogram, memberi napas baru bagi petani. Dampaknya terasa nyata: penjualan kendaraan bermotor naik 30 persen di sejumlah kabupaten, sementara pendaftaran mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta melonjak 20 persen—tanda kebangkitan ekonomi pedesaan yang tak lagi terabaikan.
Dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045 yang menuntut pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen per tahun dan ancaman krisis pangan global, Gubernur menekankan perlunya percepatan intensifikasi dan adopsi teknologi modern. “Kita butuh kolaborasi nyata—pusat, daerah, BUMN, dan petani—bukan sekadar rapat dan pernyataan,” ujarnya.
Kementerian Pertanian mendukung penuh upaya ini. Tin Latifah, Staf Ahli Kementan yang juga Penanggung Jawab Swasembada Pangan di Lampung, memuji capaian Kabupaten Tulang Bawang yang mencatatkan luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026. Tren positif ini berlanjut hingga Mei, membuat Lampung masuk lima besar nasional sebagai penyumbang pangan terbesar dengan capaian 62 persen.
Pemerintah pusat menetapkan empat pilar utama ketahanan pangan: swasembada, makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi. Lampung, dengan potensi alam dan semangat petaninya, diposisikan sebagai garda depan dalam mewujudkan visi itu. “Pangan bukan sekadar barang, tapi soal hidup atau matinya bangsa,” tegas Gubernur, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah kedaulatan.
Dengan sinergi lintas sektor yang kian solid, Lampung tak hanya berambisi menjadi lumbung pangan—tapi menjadi model ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis teknologi.
