Sumbawanews.com,- Dewan Pimpinan Pusat PDIP mengharapkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menunjukkan ijazah aslinya saat melakukan blusukan ke sejumlah daerah pada akhir Juni mendatang. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap persistennya spekulasi di masyarakat mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan presiden tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur—salah satu destinasi blusukan Jokowi—banyak warga yang secara langsung menanyakan keaslian ijazahnya. “Di NTT, banyak yang bertanya, ‘Pak, benarkah ijazah Pak Jokowi asli?’ Kalau beliau datang ke sana, biar mereka tanya langsung. Lebih baik jawab di lapangan, bukan lewat media,” ujar Andreas dalam acara Bimtek PDIP di Jakarta Utara, Sabtu (30/5).
NTT menjadi salah satu dari tiga provinsi yang telah ditetapkan sebagai tujuan awal blusukan Jokowi, bersama Sumatera Barat dan Lampung. Kunjungan ini rencananya tidak hanya bertujuan menyapa masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan dengan relawan dan struktur partai, termasuk PSI, yang kini menjadi wadah aktivitas politik mantan presiden setelah meninggalkan PDIP.
Meski demikian, PDIP menegaskan tidak merasa terancam oleh kehadiran Jokowi di panggung politik luar istana. “Apa yang dikhawatirkan? Waktu dia jadi presiden, kita tetap menang,” tegas Andreas, merujuk pada kemenangan PDIP dalam Pemilu 2024 meski Jokowi sudah tidak lagi menjadi kader partai.
Senada, Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi, Djarot Saiful Hidayat, menilai blusukan Jokowi justru bisa memperkuat solidaritas kader PDIP. Namun, ia menekankan bahwa kejelasan soal ijazah harus segera dijawab. “Jangan biarkan isu itu menggantung. Kalau memang asli, tunjukkan saja. Biarkan masyarakat melihat langsung, bukan mendengar desas-desus,” ujar Djarot.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengonfirmasi bahwa Jokowi akan mengunjungi sejumlah DPD PSI di tiga provinsi tersebut, sekaligus memberikan motivasi kepada para relawan yang masih setia mendukungnya. Kunjungan ini dianggap sebagai upaya membangun kembali jaringan politik di luar struktur partai lama.
Tidak ada yang menyangkal bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Namun, bagi sebagian kalangan, kepercayaan publik tidak lagi cukup hanya berdasarkan popularitas—tapi juga pada transparansi. Dan di tengah gema isu ijazah yang belum sepenuhnya padam, masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar pernyataan.
