Sumbawanews.com,- Pemerintah Kota Bogor memastikan pembangunan flyover di Jalan MA Salamun tidak akan menutup total perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi jalur vital bagi ribuan warga. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan mendalam terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat dan masukan langsung dari Komisi V DPR RI yang melakukan kajian lapangan.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menjelaskan, solusi yang dipilih bukan penutupan total, melainkan penguatan infrastruktur melalui pembangunan flyover khusus bagi pejalan kaki dan kendaraan roda dua. “Ini bukan soal menghilangkan akses, tapi menyelamatkan nyawa sekaligus mempertahankan konektivitas,” ujar Jenal, Minggu (14/6/2026).
Rencana ini merespons kekhawatiran masyarakat yang sempat heboh akibat isu penutupan permanen perlintasan tersebut. Di lokasi yang menjadi titik rawan kecelakaan itu, puluhan ribu warga setiap hari melintas untuk bekerja, bersekolah, atau berdagang. Penutupan total dinilai akan memicu kemacetan panjang dan mengganggu ekonomi lokal.
Flyover yang direncanakan akan dirancang dengan akses ramah pejalan kaki, termasuk jalur khusus dan penyeberangan aman, sehingga tidak menggantikan perlintasan sebidang, tetapi mengurangi konflik antara kereta api dan kendaraan. Pemkot Bogor menekankan bahwa prioritas utama adalah keselamatan tanpa mengorbankan aksesibilitas.
Selain MA Salamun, Pemkot juga mengusulkan percepatan penanganan perlintasan sebidang di Kebon Pedes, yang kini sudah memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED). Proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar, yang akan dibiayai secara kolaboratif antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemkot Bogor.
“Kebon Pedes adalah prioritas nomor satu setelah MA Salamun. Kami butuh dukungan dana dan kebijakan dari tingkat provinsi dan pusat,” tegas Jenal.
Kedua lokasi ini menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk menangani 9 perlintasan sebidang berisiko tinggi di Kota Bogor, sebagian besar belum dilengkapi palang pintu otomatis. Di tengah tekanan nasional pasca-tragedi kereta di Bekasi, Pemkot Bogor berkomitmen untuk tidak menunggu bencana terjadi sebelum bertindak.
Dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara keselamatan dan kebutuhan masyarakat, Pemkot Bogor menunjukkan model penanganan infrastruktur yang lebih inklusif — bukan hanya membangun jembatan, tapi juga jembatan harapan bagi warganya.
