Sumbawa Barat, sumbawanews.com – Gelombang tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat. Di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung serentak di berbagai wilayah Pulau Sumbawa dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik kini mulai mengarah kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, yang dinilai pernah menyampaikan komitmen kuat terkait perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa saat momentum Pemilihan Presiden 2024.
Nama Fahri Hamzah kembali menjadi perbincangan luas setelah beredarnya kembali video kampanye yang menampilkan dirinya menyampaikan harapan dan dukungan terhadap terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Video tersebut viral di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam reaksi dari masyarakat Pulau Sumbawa yang hingga kini masih menunggu kepastian atas perjuangan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Bagi sebagian masyarakat, pernyataan yang pernah disampaikan Fahri Hamzah bukan sekadar retorika politik. Sebagai tokoh nasional asal Pulau Sumbawa yang memiliki akses langsung ke lingkaran pemerintahan pusat, Fahri dianggap memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan daerahnya berdiri sebagai provinsi tersendiri.
“Kalau dulu berani menyampaikan bahwa PPS akan diperjuangkan dan diwujudkan, sekarang masyarakat tentu ingin melihat langkah nyata. Jangan sampai hanya menjadi janji yang hilang setelah jabatan diraih,” ujar salah seorang peserta aksi yang ditemui di kawasan Poto Tano.
Pernyataan serupa juga ramai bermunculan di media sosial. Banyak warga mempertanyakan sejauh mana komunikasi dan lobi politik yang telah dilakukan Fahri Hamzah sejak menjabat sebagai Wakil Menteri. Sebab hingga pertengahan tahun 2026, belum ada kepastian resmi dari pemerintah pusat mengenai nasib usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Harapan yang Sudah Berusia 25 Tahun
Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah isu baru. Aspirasi tersebut telah diperjuangkan selama kurang lebih 25 tahun oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga para kepala daerah di Pulau Sumbawa.
Masyarakat meyakini bahwa pemekaran wilayah merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Sumbawa yang memiliki wilayah luas dan potensi sumber daya alam yang besar. Dengan status sebagai provinsi tersendiri, pelayanan pemerintahan diyakini akan lebih dekat, efektif, dan mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Tidak sedikit warga yang menilai bahwa Pulau Sumbawa selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pertambangan, peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun di sisi lain, masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik, hingga persoalan ketenagakerjaan.
Karena itu, tuntutan PPS bagi sebagian masyarakat bukan sekadar soal pembentukan daerah administratif baru, melainkan tentang keadilan pembangunan dan pengakuan terhadap potensi besar Pulau Sumbawa.
Jangan Biarkan Aspirasi Rakyat Menjadi Komoditas Politik
Muncul pula kritik dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa isu PPS kerap dimunculkan menjelang momentum politik, namun kembali meredup setelah pesta demokrasi usai. Kondisi ini memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat yang telah lama menaruh harapan besar terhadap realisasi pemekaran.
Beberapa aktivis bahkan menilai bahwa para tokoh politik yang pernah menyuarakan dukungan terhadap PPS memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan terbaru perjuangan tersebut.
“Jika memang ada kendala regulasi, sampaikan secara terbuka. Jika masih ada moratorium, jelaskan kepada masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian, bukan sekadar janji yang terus diulang tanpa arah yang jelas,” ujar salah satu tokoh pemuda Pulau Sumbawa.
Dalam berbagai aksi yang berlangsung belakangan ini, masyarakat juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan penjelasan resmi mengenai posisi dan status usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ketidakjelasan yang berkepanjangan dikhawatirkan justru memicu meningkatnya kekecewaan publik.
Saatnya Menjawab Harapan Masyarakat
Sebagai putra daerah yang kini berada di lingkar kekuasaan nasional, Fahri Hamzah tentu menjadi salah satu figur yang paling sering disebut ketika isu PPS mengemuka. Dukungan yang pernah disampaikan secara terbuka membuat publik kini menaruh ekspektasi besar agar ia tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga motor penggerak yang mampu membawa aspirasi tersebut ke meja pengambilan keputusan di tingkat pusat.
Masyarakat Pulau Sumbawa pada dasarnya tidak meminta janji baru. Yang mereka tunggu adalah kejelasan dan langkah konkret. Setelah seperempat abad menanti, publik berharap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tidak lagi menjadi sekadar slogan politik yang muncul saat pemilu, lalu menghilang ketika kekuasaan telah diraih.
Kini pertanyaan yang terus bergema dari berbagai penjuru Pulau Sumbawa adalah: apakah janji yang pernah disampaikan akan benar-benar diperjuangkan, ataukah kembali menjadi bagian dari panjangnya daftar harapan yang belum terwujud?
