Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar angka pertumbuhan atau keuntungan korporasi. Dalam amanatnya pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026, Kepala Negara menawarkan visi ekonomi yang berpijak pada empat pilar utama: religius, perikemanusiaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial.
“Kekayaan alam bukan komoditas bebas yang bisa diperjualbelikan sembarangan,” tegas Prabowo. “Ini adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ia menekankan bahwa sumber daya alam yang selama ini mengalir ke luar negeri—dengan harga dan keuntungan yang ditentukan oleh pihak asing—harus kembali menjadi milik bangsa, bukan sekadar sumber pendapatan bagi segelintir elit.
Prabowo menolak model pembangunan yang mengukur keberhasilan hanya dari GDP atau laba perusahaan. Baginya, kemajuan sejati terlihat ketika anak-anak mendapat gizi cukup, petani bisa membeli pupuk dengan harga terjangkau, nelayan memiliki akses pasar yang adil, dan pekerja dilindungi oleh hukum. “Rakyat bukan objek pembangunan, apalagi alat. Rakyat adalah pelaku utama,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas strategis. Desa, menurutnya, harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru—bukan sekadar sumber bahan baku atau tenaga kerja murah.
Prabowo juga menyoroti ketimpangan struktural yang masih menghiasi peta ekonomi nasional. “Sudah terlalu lama kita menjadi penonton di rumah sendiri,” katanya. Ia menyerukan agar kebijakan ekonomi tidak lagi dipengaruhi oleh tekanan global yang mengabaikan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, sistem ekonomi harus dirancang untuk memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terasa di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok desa, di tepi pantai, dan di lereng gunung.
Dalam pandangannya, ekonomi berkeadilan sosial bukan sekadar retorika. Ini adalah inti dari perjuangan bangsa sejak proklamasi. “Jika kemakmuran hanya dinikmati sebagian, maka Pancasila menjadi hiasan dinding, bukan pedoman hidup,” tegasnya.
Dengan nada yang menggugah, Prabowo menutup pidatonya dengan seruan agar seluruh elemen bangsa—pemerintah, swasta, dan masyarakat—bersatu dalam membangun ekonomi yang tidak hanya kuat, tetapi juga manusiawi. “Kita bukan bangsa yang hanya ingin kaya, tapi bangsa yang ingin adil. Itulah jati diri kita.”
