Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dalam penyelenggaraan Pemilu, bukan sekadar penindakan setelah pelanggaran terjadi. Dalam sambutannya pada perayaan HUT ke-14 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Tito menegaskan bahwa keberhasilan Pemilu sejati diukur dari seberapa sedikit pelanggaran yang terjadi—bukan dari berapa banyak kasus yang berakhir di pengadilan.
“Keberhasilan bukan pada banyaknya orang yang masuk penjara, tapi pada banyaknya yang tidak melanggar karena sistemnya kuat,” ujar Tito. Ia menilai DKPP, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga etika penyelenggara Pemilu, memiliki peran strategis dalam membangun budaya integritas sejak tahap awal—melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan mekanisme pengawasan internal.
Tito mengapresiasi kompleksitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang menjadi salah satu demokrasi terbesar di dunia. Namun, ia menegaskan bahwa partisipasi langsung rakyat dalam memilih pemimpin adalah momen paling sakral dalam sistem demokrasi. “Ini satu-satunya kesempatan bagi setiap warga negara untuk langsung menentukan arah masa depan bangsa. Bukan melalui perwakilan, tapi melalui suara mereka sendiri.”
Untuk memastikan integritas proses ini, Tito mendorong peningkatan kapasitas penyelenggara di seluruh daerah, termasuk melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan sarana prasarana pendukung. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DKPP, KPU, Bawaslu, dan kementerian terkait untuk menciptakan sistem pencegahan yang holistik dan proaktif.
“Kita masih punya waktu. Mumpung Pemilu belum dimulai, mari kita bangun sistem yang membuat pelanggaran sulit terjadi—bukan hanya sulit terdeteksi,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta perwakilan sejumlah kementerian. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengikuti acara secara virtual.
Dengan fokus pada pencegahan, Tito berharap DKPP tidak hanya menjadi lembaga penegak etika, tetapi juga arsitek budaya demokrasi yang bersih, adil, dan dipercaya rakyat.
