Sumbawanews.com,- Periode kepengurusan PBNU saat ini dinilai sebagai yang paling mundur dibandingkan periode-periode sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB, dalam sebuah pertemuan tertutup dengan jajaran pengurus NU di Jakarta. Menurutnya, keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam beberapa bulan terakhir justru mengaburkan peran NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang seharusnya menjadi penyeimbang dalam dinamika politik nasional.
Cak Imin menyoroti minimnya inisiatif PBNU dalam merespons isu-isu krusial seperti kenaikan harga energi, krisis pangan, dan perlindungan terhadap umat yang mengalami diskriminasi. “Dulu, NU berdiri di garis depan melawan ketidakadilan. Sekarang, kita lebih sering diam, atau bahkan terkesan mengikuti arus tanpa panduan prinsip,” ujarnya, mengutip pengalaman masa lalu ketika NU aktif mengadvokasi petani dan nelayan di era Gus Dur.
Ia juga menyinggung pergeseran kebijakan internal yang dinilai mengabaikan tradisi syura dan konsensus. “Bukan soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana keputusan diambil. Kalau yang dominan hanya suara segelintir orang, itu bukan NU lagi,” tegasnya. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah kiai dan aktivis NU terhadap dominasi kelompok tertentu dalam struktur kepengurusan.
Meski tidak menyebut nama, Cak Imin mengisyaratkan adanya ketidaksesuaian antara visi NU yang berakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah dengan praktik kepengurusan yang cenderung pragmatis dan terjebak dalam logika politik jangka pendek. Ia menekankan, NU bukan partai politik, tapi organisasi yang harus menjadi moral compass bagi bangsa.
Pernyataan ini memicu reaksi beragam di kalangan internal NU. Sebagian kiai mendukung kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian, sementara pihak lain menilai pernyataan itu terlalu keras dan tidak mempertimbangkan kompleksitas tantangan yang dihadapi kepengurusan saat ini. Namun, tak ada yang menyangkal: NU memang sedang menghadapi ujian terberat dalam mempertahankan identitasnya di tengah arus modernisasi dan politisasi yang kian deras.
