Sumbawanews.com,- Jakarta – Sebanyak 17 duta besar asing yang telah tiba di Jakarta hingga kini masih menunggu jadwal resmi untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, sebagian dari mereka telah menunggu selama enam hingga delapan bulan—waktu yang jauh melebihi prosedur diplomatik biasa.
Dino, yang mengungkapkan informasi ini melalui akun X pribadinya pada Senin, 2 Juni 2026, menyebut bahwa para duta besar tersebut tidak dapat menjalankan tugas resmi mereka selama surat kepercayaan belum diterima oleh presiden. “Tanpa proses ini, mereka tidak bisa membuka kantor secara penuh, menghadiri pertemuan resmi, atau mewakili negaranya dalam forum diplomatik,” ujarnya.
Beberapa di antara mereka berasal dari negara-negara ASEAN, yang secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan Indonesia. Namun, meski hubungan bilateral tetap stabil, penundaan ini mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan diplomatik. “Ini bukan soal teknis semata, tapi soal penghormatan dan reputasi,” kata Dino. “Negara-negara sahabat melihat ini sebagai indikator keseriusan kita dalam menjaga tata kelola diplomasi.”
Sebelumnya, pada 6 Mei 2025, Presiden Prabowo telah menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar di Istana Merdeka. Namun, proses selanjutnya terhambat tanpa penjelasan resmi dari Istana. Tidak ada pengumuman resmi mengenai jadwal penyerahan berikutnya, meskipun banyak duta besar telah menyelesaikan seluruh prosedur administratif dan bahkan telah menempati kediaman resmi mereka.
Dino menekankan, penundaan ini tidak boleh dianggap sepele. “Diplomasi adalah seni kepercayaan. Ketika sebuah negara menunggu berbulan-bulan untuk diterima secara resmi, itu mengirim sinyal yang tidak diinginkan—bahwa Indonesia mungkin tidak konsisten dalam menjalankan komitmennya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan proses ini, tanpa menyalahkan pihak tertentu. “Bukan soal siapa yang salah, tapi soal bagaimana kita memperbaiki sistem agar tidak terulang. Reputasi kita sebagai pemimpin diplomasi di kawasan terlalu berharga untuk dipertaruhkan karena keterlambatan administratif.”
Saat ini, Kementerian Luar Negeri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Dino. Namun, tekanan dari kalangan diplomatik dan pakar kebijakan luar negeri semakin meningkat, menuntut transparansi dan kecepatan dalam penanganan proses akreditasi duta besar asing.
