Sumbawanews.com,- Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa lebih dari 32 ribu anak dari keluarga kurang mampu akan diterima sebagai siswa Sekolah Rakyat pada tahun 2026, melampaui capaian tahun sebelumnya yang sebanyak 15 ribu siswa. Pengembangan program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak yang terpinggirkan, terutama di daerah tertinggal dan rawan putus sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Mensos saat bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia menekankan bahwa peningkatan jumlah penerimaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sejalan dengan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang telah dipercepat atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun lalu kita menampung lebih dari 15 ribu siswa. Tahun ini, kita membuka pintu bagi lebih dari 32 ribu anak. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh sistem pendidikan konvensional,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos.
Program Sekolah Rakyat, yang akan memasuki usia satu tahun pada Juli 2026, dirancang sebagai sekolah asrama gratis yang menyediakan pendidikan lengkap, mulai dari kurikulum hingga kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan kesehatan. Tujuannya jelas: menjamin setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan terampil.
Dudung Abdurachman menegaskan dukungan penuh KSP terhadap program ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi investasi strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. “Ini adalah tempat bagi anak-anak yang putus sekolah, yang tidak punya akses ke sekolah, yang terlupakan oleh sistem. Di sini mereka diberi kesempatan kedua — bukan hanya untuk belajar, tapi untuk bangkit,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan teknis, administratif, maupun logistik yang mungkin menghambat kelancaran operasional sekolah. Mulai dari penyelesaian infrastruktur, rekrutmen guru, hingga distribusi bantuan sosial yang menyertainya.
Sebelumnya, Kemensos telah menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat baru di Papua, sementara di Jawa Tengah, WIKA tengah mempercepat pembangunan gedung untuk menampung lebih banyak siswa. Di Bekasi, Pandeglang, dan Batang, sekolah-sekolah ini juga siap beroperasi dalam waktu dekat, menyusul rekrutmen 3.053 guru yang telah dilakukan secara terpusat.
Dengan dukungan lintas sektor dan komitmen tinggi dari pimpinan negara, Sekolah Rakyat kini bukan lagi sekadar program sosial, tapi menjadi simbol kehadiran negara dalam membangun manusia Indonesia yang utuh — bukan hanya dari sisi akademik, tapi juga dari sisi kemanusiaan.
