Sumbawanews.com,- Bangkok – Di tepi Laut Andaman, Chaiyaporn Arunrasamee, seorang nelayan berusia 50 tahun, memperbaiki jaringnya sambil memandang laut yang kini menjadi bagian dari rencana besar Thailand: membangun koridor darat penghubung dua pelabuhan strategis untuk menghindari kemacetan Selat Malaka. “Saya tidak ingin proyek ini terwujud,” katanya tegas. “Ini tanah kami. Tempat kami mencari nafkah. Kalau dibangun, kami harus pergi ke mana?”
Proyek yang dikenal sebagai “Land Bridge” atau Jembatan Darat ini, digagas ulang oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul sebagai respons terhadap ketidakstabilan geopolitik global—terutama pasca konflik di Selat Hormuz dan kian memburuknya keamanan maritim di Selat Malaka. Dengan nilai investasi sebesar 1 triliun baht (sekitar Rp 495 triliun), proyek ini bertujuan menghubungkan pelabuhan Chumphon di Teluk Thailand dengan Ranong di pesisir Laut Andaman melalui jalur kereta api sepanjang 90 kilometer, dilengkapi jalan raya multijalur dan infrastruktur logistik modern.
Tujuannya jelas: memotong waktu pengiriman hingga 14 hari dan mengurangi biaya logistik hingga 30% bagi kargo yang bergerak antara Tiongkok selatan dan pelabuhan di Samudra Hindia. Dengan kapasitas hingga 20 juta TEU per tahun, kedua pelabuhan baru dirancang untuk menangani arus transit—bukan barang konsumsi lokal. “Kami tidak menargetkan kapal raksasa,” ujar Jiraroth Sukolrat, Direktur Jenderal Kantor Kebijakan Transportasi Thailand. “Kami ingin mengambil 80% kargo transshipment yang kini terjebak di Singapura.”
Namun, ambisi ini bertabrakan dengan realitas sosial dan ekonomi. Di Baan Hat Sai Dam, kampung nelayan kecil yang terancam oleh proyek, warga menolak penggusuran. Mereka khawatir ekosistem laut dan budaya maritim mereka akan hancur. Di sisi lain, investor asing—termasuk perusahaan Tiongkok—masih enggan berkomitmen. Risiko tinggi, biaya besar, dan ketidakpastian regulasi membuat mereka ragu. “Model bongkar-muat ganda ini harus benar-benar lebih efisien daripada jalur laut langsung,” kata Eugene Mark dari ISEAS-Yusof Ishak Institute. “Dan itu belum terbukti.”
Versi terbaru proyek ini sengaja diredam dari konten industri berat. Tidak ada kilang minyak atau pabrik petrokimia seperti yang diusulkan dua dekade lalu—yang sempat memicu protes massal. Kini, pemerintah membingkainya sebagai infrastruktur transportasi semata: lebih aman secara politik, lebih mudah diterima publik. Tapi tantangan geopolitik tetap menghantui. Thailand harus berhati-hati menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia, yang semua bergantung pada Selat Malaka. Ancaman dominasi asing, terutama dari Tiongkok, juga menjadi isu sensitif dalam negeri.
Laporan dampak lingkungan dan sosial yang ditinjau oleh panel pemerintah dijadwalkan selesai pada Juli 2026. Hasilnya akan menentukan nasib proyek ini—apakah akan menjadi tulang punggung ekonomi Thailand atau sekadar mimpi infrastruktur yang terlalu besar untuk diwujudkan.
Meski belum pasti berhasil menggantikan Selat Malaka, Land Bridge telah mengubah peta strategi logistik Asia. Ini bukan sekadar jalan kereta api. Ini adalah pernyataan: Thailand ingin menjadi pusat transit baru, bukan hanya penonton di pinggiran rute global.
