Sumbawanews.com,- Ketua Umum Partai Alternatif untuk Jerman (AfD), Alice Weidel, menyerukan agar Ukraina bertanggung jawab atas kerusakan pipa gas Nord Stream pada 2022, dengan menuntut kompensasi finansial dari Kyiv kepada Berlin. Dalam pidato di Bundestag, Weidel menegaskan bahwa insiden sabotase yang menghancurkan dua jalur pipa utama di Laut Baltik itu bukan hanya serangan terhadap infrastruktur energi Eropa, tetapi juga sebuah tindakan yang secara langsung merusak stabilitas ekonomi Jerman.
Weidel menilai, kebijakan pemerintah Jerman yang memutuskan memutus aliran gas alam dari Rusia pasca-invasi Ukraina telah mengorbankan keamanan energi nasional. “Selama puluhan tahun, kemakmuran Jerman dibangun di atas pasokan gas Rusia yang murah dan andal. Kini, kita membayar harga mahal karena keputusan politik yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Ukraina harus menjelaskan perannya dalam insiden tersebut, dan jika terbukti terlibat, maka ganti rugi harus mengalir ke arah yang berlawanan — dari Kyiv ke Berlin, bukan sebaliknya.
Pernyataan ini mencerminkan sikap fundamental AfD yang konsisten menentang dukungan militer Jerman kepada Ukraina dan menyerukan pendekatan diplomatik dengan Moskow. Weidel menambahkan, jika partainya memenangkan pemilu federal mendatang, satu prioritas utama akan menjadi normalisasi hubungan dengan Rusia — termasuk membuka kembali saluran negosiasi langsung antara Moskow dan Kyiv untuk menyelesaikan konflik.
Ledakan Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 pada 26 September 2022 memicu penyelidikan bersama antara Jerman, Denmark, dan Swedia. Meski hingga kini belum ada kesimpulan resmi yang mengaitkan pihak tertentu, otoritas ketiga negara tetap mempertahankan kemungkinan adanya unsur sabotase. Operator Nord Stream AG menyatakan kerusakan yang terjadi bersifat “belum pernah terjadi sebelumnya,” dengan estimasi pemulihan yang memakan waktu bertahun-tahun dan biaya miliaran euro.
Dengan latar belakang krisis energi yang masih membayangi Eropa, pernyataan Weidel bukan sekadar retorika politik. Ia menggambarkan kekhawatiran mendalam di kalangan oposisi sayap kanan terhadap kebijakan luar negeri Jerman yang dianggap terlalu tergantung pada narasi Barat, tanpa mempertimbangkan kepentingan strategis nasional. Di tengah tekanan inflasi dan ketergantungan pada energi impor, tuntutan ganti rugi ini menjadi simbol pergeseran narasi: dari sekutu yang dibantu, menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian besar.
