Sumbawanews.com,- Pada 28 Oktober 2025, lebih dari 2.500 petugas kepolisian melancarkan operasi besar-besaran di dua favela di Rio de Janeiro, menargetkan pemimpin Red Command, salah satu geng narkoba paling berkuasa di Brasil. Dalam satu hari, lebih dari 120 orang tewas—mencatatkan operasi polisi paling mematikan dalam sejarah Brasil.
Namun, setelah tembakan reda, polisi justru mundur tanpa mengamankan lokasi kejadian. Tubuh-tubuh korban dibiarkan berserakan di jalan-jalan sempit, sementara tim forensik tak pernah tiba. Warga setempat, dalam duka dan kebingungan, harus mengangkat sendiri jenazah saudara, teman, dan tetangga mereka—menghapus jejak kritis yang bisa mengungkap kebenaran.
Salah satu kasus yang menjadi simbol kegagalan sistem adalah kematian Douglas de Almeida da Silva, seorang ayah dan pengusaha kecil yang ditembak mati malam itu. Polisi mengklaim ia menembak lebih dulu. Tapi rekaman video dari saksi mata dan analisis forensik independen justru mempertanyakan versi resmi itu: tidak ada senjata di sisi tubuhnya, tidak ada jejak tembakan dari arah yang diklaim polisi, dan tidak ada bukti bahwa ia mengancam petugas.
Operasi ini bukanlah pengecualian. Di Rio, polisi kerap meninggalkan lokasi kejadian tanpa prosedur standar—menghancurkan jejak, menghilangkan barang bukti, dan membiarkan kebenaran tenggelam dalam keheningan. Akibatnya, hampir tak pernah ada yang diadili. Impunitas menjadi sistem.
Meski operasi semacam ini berulang kali dilancarkan, geng-geng narkoba tetap mengendalikan favela-favela itu. Bahkan, kekerasan seringkali memburuk setelah operasi. Pertanyaannya kini semakin mendesak: apakah operasi ini benar-benar memerangi kekerasan, atau justru menjadi bagian dari siklus kekerasan itu sendiri?
Dua tahun setelah kejadian, keluarga korban masih menunggu keadilan. Sementara itu, pemerintah tetap memuji operasi itu sebagai “langkah tegas” melawan kejahatan—meski tak ada yang dituntut, tak ada yang dihukum, dan tak satu pun bukti yang diselamatkan.
