Sumbawanews.com,- Bolivia kini berada di titik terendah kestabilan politiknya, setelah pemerintahan Presiden Rodrigo Paz memindahkan pusat kekuasaan dari La Paz ke Sucre—ibu kota konstitusional—dalam upaya menghindari tekanan protes massal yang semakin menggila. Selama lima pekan, blokade jalanan yang melumpuhkan transportasi dan logistik telah memicu krisis ekonomi mendalam, dengan kerugian harian diperkirakan mencapai 50 juta dolar AS, 5.000 truk kargo terjebak, dan lebih dari 80 titik kemacetan parah di seluruh negeri.
Krisis ini bukan sekadar reaksi terhadap satu kebijakan, melainkan akumulasi kegagalan bertahun-tahun: penghapusan subsidi bahan bakar, privatisasi lahan pertanian, penundaan kenaikan upah minimum, serta penurunan kualitas bensin yang dianggap masyarakat sebagai “gasolina basura”—bensin sampah. Para pengemudi, petani, buruh, dan guru berbondong-bondong turun ke jalan, menyuarakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai semakin otoriter dan jauh dari kebutuhan rakyat.
Pakar politik Valeria Duarte Galleguillos menilai bahwa protes kini telah bergeser dari tuntutan pencabutan undang-undang menuju permintaan eksplisit: pengunduran diri Paz. “Kebijakan neoliberal, tata kelola buruk, inflasi yang tak terkendali, janji kampanye yang hancur, dan marginalisasi kelompok sosial telah menggerogoti fondasi institusi Bolivia hingga hampir runtuh,” ujarnya.
Di tengah kekacauan, pemerintah justru memperdalam krisis. Wakil Presiden Edmundo Lara membatalkan perundingan damai yang dijadwalkan pada 31 Mei, dengan alasan “kondisi belum mendukung partisipasi efektif.” Padahal, sejumlah lembaga netral—termasuk Gereja Katolik dan Kantor Pembela Rakyat—telah dua kali berusaha menjadi mediator, tanpa hasil. Satu-satunya syarat yang ditolak pemerintah: pencabutan surat perintah penangkapan terhadap dua pemimpin serikat buruh, Mario Argollo dan Vicente Salazar, yang dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat.
Sementara itu, pemerintah menyalahkan sabotase transnasional atas kualitas bensin yang menurun—klaim yang ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Di La Paz, warga menggantungkan hidupnya pada kendaraan pribadi, dan kekurangan bahan bakar berkualitas berarti terputusnya rantai pasok makanan, obat-obatan, dan barang kebutuhan pokok.
Meski pemerintah telah mencabut Undang-Undang 1720 yang kontroversial—yang dianggap mengancam hak tanah komunal petani—tindakan itu terlambat. Protes tak mereda. Sebaliknya, semakin mengeras. Demonstran mengecam Paz sebagai presiden yang memilih kabur, bukan berdialog. Di jalanan, spanduk-spanduk berteriak: “Paz, mundurlah. Bukan Sucre yang kami butuhkan, tapi keadilan.”
Dengan pusat pemerintahan yang terpindah, simbol kekuasaan yang terlihat rapuh, Bolivia kini menanti: apakah akan kembali ke jalan damai, atau terperosok lebih dalam ke kekacauan.
