Sumbawanews.com,- London — Dua tokoh kunci di kabinet Inggris mengundurkan diri dalam waktu berdekatan, memicu krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer. Menteri Pertahanan John Healey dan Menteri Angkatan Bersenjata Al Carns mengakhiri jabatan mereka dengan surat pengunduran diri yang tajam, menyalahkan pemerintah atas kegagalan memenuhi kebutuhan pertahanan nasional di tengah ancaman global yang kian mengkhawatirkan.
Healey, yang menjabat sejak 2024, menyatakan bahwa Rencana Investasi Pertahanan (Defence Investment Plan/DIP) yang diajukan pemerintah “jauh dari apa yang dibutuhkan untuk pertahanan dan negara pada masa yang berbahaya seperti saat ini.” Ia menekankan bahwa peningkatan ancaman di Timur Tengah, Ukraina, hingga Arktik membutuhkan respons segera—bukan rencana yang menunda beban keuangan hingga tahun keempat. “Saya tidak bisa lagi mendukung kebijakan yang mengorbankan kesiapan tempur demi keseimbangan anggaran jangka panjang,” tulisnya dalam surat resmi yang dikutip BBC.
Tak kalah keras, Al Carns mengatakan pemerintah “gagal” memberikan peralatan militer yang layak bagi pasukan. “Saya menghabiskan seluruh waktu saya di pemerintahan untuk menyampaikan argumen ini. Downing Street tidak mau mendengarkan. Maka saya memilih mundur.” Pengunduran dirinya, yang terjadi pada Kamis malam, memperdalam kekacauan di jantung pemerintahan Partai Buruh.
Kedua pengunduran diri ini terjadi hanya beberapa hari menjelang pemilihan sela penting, di mana kandidat Partai Buruh Andy Burnham berupaya kembali ke parlemen untuk menantang kepemimpinan Starmer. Ini juga menjadi pengunduran diri kedua dari kabinet Starmer dalam beberapa pekan, menyusul mundurnya Wes Streeting dari jabatan Menteri Kesehatan karena “kehilangan kepercayaan” terhadap kepemimpinan perdana menteri.
Starmer menanggapi dengan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan—namun dengan prinsip keberlanjutan. Ia menolak pendekatan yang mengandalkan utang berlebihan. “Peningkatan belanja ini akan berkelanjutan dan adil,” tulisnya dalam surat balasan kepada Healey. “Ini membutuhkan realokasi besar dari berbagai departemen dan keputusan sulit demi melindungi negara kita. Pinjaman yang tidak bertanggung jawab hanya akan membahayakan hal itu.”
Namun, kritik terhadap rencana anggaran tetap menggema. Pemerintah dikabarkan hanya menyiapkan tambahan dana sebesar 13,5 miliar pound sterling selama empat tahun, jauh di bawah permintaan Kementerian Pertahanan yang meminta 28 miliar pound. Lebih krusial lagi, sebagian besar dana itu dialokasikan di tahun-tahun terakhir rencana—padahal kebutuhan mendesak justru terjadi di dua tahun pertama.
Krisis ini terjadi tepat sebelum pertemuan puncak NATO di Turki, di mana Starmer berjanji akan mengumumkan cetak biru kebijakan pertahanan Inggris. Kegagalan menyepakati rencana yang memadai kini berpotensi merusak kredibilitas Inggris di mata sekutu, sekaligus memperdalam keretakan internal di dalam Partai Buruh yang sudah terpukul oleh kekalahan telak dalam pemilu regional di Inggris, Skotlandia, dan Wales bulan lalu.
Dengan dua menteri pertahanan berturut-turut meninggalkan kursi mereka, tekanan politik terhadap Starmer kini mencapai titik puncak. Banyak pengamat mempertanyakan apakah pemerintah masih mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan nasional—atau justru tengah terjebak dalam perdebatan birokrasi yang mengorbankan keselamatan rakyat.
