Home Berita Internasional Keir Starmer Siap Pimpin NATO Setelah Mundur dari Kursi PM Inggris

Keir Starmer Siap Pimpin NATO Setelah Mundur dari Kursi PM Inggris

Sumbawanews.com,- Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 2026, dengan rencana beralih ke posisi Sekretaris Jenderal NATO pada 2028. Laporan dari The Observer menyebut, langkah ini menjadi bagian dari strategi politik jangka panjangnya setelah memimpin Partai Buruh selama bertahun-tahun.

Starmer, yang telah memimpin pemerintahan Inggris sejak 2024, menyatakan akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga partainya memilih pengganti yang resmi. Proses pemilihan pemimpin baru Partai Buruh dijadwalkan dimulai pada 9 Juli 2026 dan ditargetkan selesai sebelum parlemen kembali bersidang pada September mendatang. Calon kuat penggantinya adalah Andy Burnham, anggota parlemen sekaligus tokoh senior partai yang diharapkan menjaga stabilitas politik pasca-Starmer.

Untuk bisa mencalonkan diri sebagai Sekjen NATO, Starmer harus tetap menjadi anggota parlemen Inggris setelah meletakkan jabatan perdana menteri. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah Inggris menjadi syarat mutlak, mengingat NATO adalah aliansi yang mengandalkan konsensus antar negara anggota. Posisi Sekjen NATO saat ini dipegang oleh Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda, yang menjabat sejak 2024 dengan masa tugas empat tahun.

Kemungkinan Starmer mengambil alih jabatan tertinggi di NATO datang di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di Eropa, terutama setelah pernyataan keras mantan Presiden AS Donald Trump yang kerap mengancam penarikan Amerika dari aliansi tersebut. Sebagai salah satu pendiri dan pendukung utama NATO, Inggris diharapkan dapat mengusung tokoh yang dihormati secara internasional—dan Starmer, dengan latar belakang hukum, kepemimpinan yang tenang, serta komitmen terhadap pertahanan kolektif, dianggap sebagai kandidat ideal.

Jika terwujud, Starmer akan menjadi Sekjen NATO pertama yang berasal dari Inggris sejak Lord Ismay pada 1952, sekaligus menjadi pemimpin pertama yang berasal dari latar belakang politik partai, bukan dari jabatan kepala negara atau menteri pertahanan.

Previous articleIBL Gelar 5 Juara Berbeda dalam 5 Musim, Menpora Erick Thohir Kagum
Next articleMenteri HAM: Hak Warga Negara LGBT Tetap Harus Dilindungi, Meski Masyarakat Belum Siap