Sumbawanews.com,- Londres – Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris sejak Juli 2024, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan tertinggi pemerintahan pada Senin malam, menyusul tekanan politik yang tak terbendung setelah kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilu parlemen bulan lalu. Dalam pidato resmi di luar Gedung Parlemen, Starmer mengatakan keputusan itu diambil demi “kepentingan terbaik demokrasi dan stabilitas nasional,” menekankan bahwa partainya perlu membangun kembali kepercayaan publik di bawah kepemimpinan baru.
Pengunduran dirinya mengejutkan banyak pengamat, mengingat Starmer baru saja memimpin Partai Buruh keluar dari masa kegelapan setelah kekalahan besar pada 2019. Ia berhasil mengembalikan partai ke jalur moderat, memenangkan pemilu 2024 dengan mayoritas tipis—tapi kini, kegagalan mempertahankan kursi di daerah-daerah tradisional pendukung Buruh, ditambah skandal korupsi di jajaran kabinet, memicu keretakan internal yang tak bisa lagi diabaikan.
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC, Starmer mengaku bahwa ia “tidak bisa lagi menjadi jembatan antara harapan rakyat dan realitas politik yang memburuk.” Ia menolak menyalahkan siapa pun, tetapi mengakui bahwa keputusan pemerintahnya untuk mempertahankan kebijakan fiskal ketat selama resesi global telah menggerus dukungan dari kelas pekerja.
Ketua Parlemen, Sir Lindsay Hoyle, segera mengumumkan proses pemilihan pemimpin baru Partai Buruh akan dimulai dalam 30 hari. Nama-nama seperti Angela Rayner, Deputy Prime Minister, dan Rachel Reeves, Menteri Keuangan, disebut sebagai kandidat utama. Sementara itu, Partai Konservatif yang kini berada di oposisi menyatakan siap mengambil alih pemerintahan, meski belum menunjuk pemimpin resmi.
Analisis politik dari Universitas Oxford menyebut pengunduran diri Starmer sebagai “titik balik sejarah” bagi demokrasi Inggris—bukan karena kekalahan elektoral semata, tapi karena ia menjadi perdana menteri pertama sejak 1945 yang mengundurkan diri bukan karena kematian, skandal pribadi, atau tekanan eksternal, melainkan karena merasa tidak lagi mampu memenuhi tanggung jawab moralnya kepada rakyat.
Pemimpin oposisi, Kemi Badenoch, menyebut keputusan itu “tindakan mulia,” meski menambahkan bahwa “kekuasaan harus dijawab dengan akuntabilitas, bukan pengunduran diri.” Sementara itu, rakyat Inggris menanti kejelasan—dan mungkin, sebuah era baru.
