Sumbawanews.com,- Maroko menamai Jalan Raya Tiznit-Dakhla dengan nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebagai bentuk penghormatan atas dukungan AS terhadap klaim Maroko atas Sahara Barat. Pengumuman itu disampaikan Trump sendiri melalui platform Truth Social, di mana ia menyatakan rasa terima kasih kepada Raja Mohammed VI dan berharap suatu hari bisa melintasi jalan tersebut. Jalan sepanjang 1.055 kilometer yang resmi beroperasi penuh pada Januari 2026 itu menghubungkan wilayah selatan Maroko dengan Semenanjung Dakhla di Sahara Barat, sebuah kawasan yang telah lama disengketakan. Analis menilai pemberian nama ini tidak hanya simbolis, tetapi juga terkait dengan ambisi Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 dan memperkuat kendali atas wilayah sengketa melalui infrastruktur strategis.
Penghormatan ini muncul setelah pemerintahan Trump pada Desember 2020 menjadi negara Barat pertama yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, diikuti dengan sponsor resolusi Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2025 yang menjadikan usulan otonomi Maroko sebagai dasar perundingan. Jalan raya ini menjadi bagian dari proyek Inisiatif Atlantik yang bertujuan menjadikan Maroko sebagai gerbang perdagangan antara Eropa, Afrika, dan kawasan Sahel. Biaya pembangunannya mencapai US$1 miliar, dan jalur ini melewati kota-kota strategis seperti Guelmim, Tan-Tan, dan Laayoune, tempat Maroko juga membangun Pelabuhan Atlantik Dakhla. Ekspor Afrika yang melewati Maroko meningkat dari US$300 juta pada 2004 menjadi US$3 miliar pada 2024, menunjukkan dampak ekonomi dari proyek infrastruktur ini.
Sahara Barat, bekas koloni Spanyol yang kaya fosfat dan sumber daya perikanan, masih menjadi titik konflik antara Maroko dan Front Polisario yang memperjuangkan kemerdekaan. PBB menganggap wilayah itu sebagai wilayah yang belum menentukan nasib sendiri, sementara Aljazair, pendukung utama Front Polisario, mengecam keras pengakuan AS terhadap Maroko. Namun, sejak Februari 2026, Washington memfasilitasi pembicaraan damai di Madrid yang melibatkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania, menandai kemungkinan perubahan arah diplomasi. Kementerian Perdagangan AS bahkan baru-baru ini mengumumkan pendanaan tahap awal proyek amonium di Sahara Barat, menambah dimensi ekonomi pada konflik yang selama ini didominasi oleh isu politik dan keamanan.
