Sumbawanews.com,- Serangan udara Israel terhadap Lebanon selatan memicu krisis kemanusiaan terburuk dalam sepekan terakhir. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 56 warga sipil tewas dan 103 lainnya terluka hanya dalam 24 jam, sejak Senin (27/5/2026). Angka ini menambah daftar korban yang telah mencapai 3.269 orang tewas dan 9.840 terluka sejak serangan masif dimulai pada 2 Maret lalu.
Pesawat tempur Israel menargetkan 47 kota dan desa di wilayah perbatasan, termasuk kota-kota strategis seperti Nabatieh, Tyre, dan sejumlah titik di Lembah Bekaa. Serangan berlangsung secara intensif, dengan rudal dan bom presisi menghancurkan rumah-rumah, jalan raya, dan infrastruktur sipil. Sumber militer Lebanon mengatakan serangan itu tidak hanya sporadis, tetapi terkoordinasi dan sistematis, seolah menguji batas gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan.
Padahal, pada 16 April lalu, perundingan langsung tingkat duta besar antara Lebanon dan Israel di Washington berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata, yang kemudian diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai “langkah bersejarah”. Namun, realitas di lapangan berbicara lain: setiap hari, serangan udara dan artileri tetap menghantam permukiman di Lebanon selatan, sementara Hizbullah merespons dengan serangan balasan terhadap posisi militer Israel di perbatasan.
Korban terbanyak adalah warga sipil—perempuan, anak-anak, dan lansia yang tak sempat melarikan diri. Di kota Tyre, seorang ibu dan tiga anaknya tewas ketika rumah mereka diluluhlantakkan oleh serangan pesawat tempur. Di Nabatieh, rumah sakit darurat penuh sesak dengan korban luka bakar dan patah tulang. Pemerintah Lebanon telah mendirikan tenda-tenda biru di sepanjang perbatasan sebagai tempat penampungan sementara bagi lebih dari 100 ribu pengungsi yang terus bertambah.
Meski diplomasi berjalan di meja perundingan, di lapangan perang berjalan tanpa henti. Tidak ada gencatan senjata yang benar-benar berlaku—hanya jeda sementara sebelum serangan berikutnya. Dunia menyaksikan, tetapi diam. Sementara di Lebanon, warga masih menunggu—bukan hanya untuk kedamaian, tapi untuk kepastian bahwa nyawa mereka tidak dianggap sebagai harga mati dalam konflik yang tak kunjung usai.
