Sumbawanews.com,- Setelah pembicaraan intensif yang dipimpin Amerika Serikat di Washington, Israel dan Libanon mencapai kesepakatan gencatan senjata bersyarat pada Rabu, 3 Juni 2026—namun dengan syarat yang belum pasti bisa dipenuhi. Kesepakatan ini mengharuskan Hizbullah, kelompok bersenjata yang didukung Iran, menghentikan seluruh serangan dan menarik diri dari wilayah selatan Libanon. Namun, kelompok itu sendiri tidak dilibatkan dalam negosiasi, membuat keberlanjutan kesepakatan menjadi pertanyaan besar.
Pernyataan bersama yang dirilis pasca pertemuan menegaskan bahwa kedua negara—yang hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi—akan membentuk “zona percontohan” di Libanon selatan, di mana militer Libanon akan mengambil kendali penuh, mengesampingkan semua aktor non-negara. Ini bukan gencatan senjata baru, melainkan perpanjangan dari kesepakatan Mei lalu yang berlaku selama 45 hari, dan hingga kini belum pernah benar-benar dihormati oleh kedua belah pihak.
Namun, ketidakjelasan mengenai peran Hizbullah menjadi titik lemah terbesar. Pejabat tinggi Hizbullah, Mahmud Qomati, tegas menolak gencatan senjata parsial, menegaskan bahwa kelompok itu tidak akan menerima kesepakatan yang tidak mencakup kepentingan strategisnya. Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengkritik kesepakatan itu sebagai “kesalahan serius”, menilai bahwa konsesi terhadap Hizbullah hanya akan memperkuat kelompok tersebut.
Di tengah pengumuman gencatan senjata, serangan masih berlanjut. Pada hari yang sama, alarm serangan udara terdengar di wilayah utara Israel, meski tidak ada korban. Di Libanon selatan, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai sejumlah warga sipil, termasuk sebuah keluarga yang tertembak di Jalan Zefta, Tyre. Hizbullah merespons dengan serangan roket ke posisi militer Israel di Qantara dan serangan drone terhadap markas komando di Kastil Beaufort.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militer negaranya tidak akan menarik pasukan dari Libanon selatan. “Kami akan tetap berada di zona penyangga yang kami bangun untuk melindungi warga Israel utara,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa Israel akan terus membongkar infrastruktur militer Hizbullah dan mempertahankan “kebebasan bertindak” untuk menyerang target di Beirut—dengan dukungan penuh dari AS.
Penduduk sipil yang terpaksa mengungsi sejak Maret lalu—ratusan ribu orang—belum diizinkan kembali ke rumah mereka. Pemerintah Israel menyatakan, keamanan nasional lebih penting daripada kebutuhan kemanusiaan dalam kondisi saat ini.
Di Teheran, Iran menolak memisahkan konflik Libanon dari perang yang lebih luas melawan Israel. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Beirut akan memicu “perang skala penuh”. Ia menambahkan bahwa meski saluran komunikasi dengan AS masih terbuka, “tidak ada kemajuan nyata” dalam negosiasi. “Kembali ke meja perundingan bergantung pada jaminan hak-hak Iran, penghentian agresi terhadap Libanon, dan berakhirnya ketegangan di kawasan.”
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dalam pesan yang dibacakan pada peringatan kematian Imam Khomeini, menuduh musuh-musuh Iran berusaha melemahkan ketahanan sosial dan menabur perpecahan setelah kekalahan di medan perang. Ia menyerukan persatuan nasional dan memperingatkan bahwa pesimisme di kalangan rakyat adalah bentuk bantuan tak langsung kepada musuh.
Pertemuan berikutnya antara diplomat Israel dan Libanon dijadwalkan pada 22 Juni, dengan tujuan mencapai kesepakatan komprehensif. Namun, dengan Hizbullah yang tetap berdiri di luar meja perundingan, militer Israel yang masih menguasai wilayah selatan, dan Iran yang bersikeras mengaitkan semua konflik sebagai satu kesatuan, gencatan senjata ini lebih terasa seperti jeda sementara—bukan akhir dari kekerasan. Di Libanon selatan, ledakan masih mengguncang tanah, dan di Israel utara, warga masih berlari ke bunker setiap kali sirene berbunyi. Damai, dalam situasi ini, tampak seperti mimpi yang masih jauh dari kenyataan.
