Sumbawanews.com,- Di tengah gelombang ketegangan geopolitik yang membara, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan pesan tegas kepada sekutu dan lawan di Forum Keamanan Asia-Pasifik Shangri-La Dialogue di Singapura. Dalam pidatonya, Hegseth tidak hanya menyoroti ancaman militer Tiongkok, tetapi juga menegaskan kembali prinsip dasar kebijakan luar negeri pemerintahan Trump: kemandirian sekutu, penolakan terhadap hegemoni, dan kesiapan untuk melanjutkan perang jika diperlukan.
Hegseth memperingatkan bahwa peningkatan militer yang tak pernah terjadi sebelumnya oleh Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik telah menciptakan “kekhawatiran yang sah” terhadap keseimbangan kekuatan regional. Ia menekankan bahwa dominasi satu kekuatan—terutama Tiongkok—akan merusak stabilitas dan mengancam kemakmuran sekutu AS. “Tidak ada negara, termasuk Tiongkok, yang boleh memaksakan hegemoninya dan mempertaruhkan keamanan serta kemakmuran kami dan sekutu kami,” tegasnya. Meski mengakui hubungan dengan Beijing “lebih baik dari beberapa tahun terakhir”, Hegseth memperingatkan bahwa tanpa aksi nyata dari negara-negara sekutu, Tiongkok berpotensi menjadi penguasa tunggal di kawasan itu.
Dalam konteks Taiwan, Hegseth mengulangi narasi yang telah ditegaskan Presiden Donald Trump setelah pertemuannya dengan Xi Jinping di Beijing: AS tetap berkomitmen pada status quo, tetapi keputusan akhir atas penjualan senjata senilai hingga $14 miliar tetap berada di tangan presiden. “Tidak ada perubahan dalam status kami,” ujar Hegseth, merespons pernyataan Taipei yang menegaskan kedaulatannya namun berjanji menjaga stabilitas. Pernyataan ini menjadi sinyal halus bahwa Washington tidak ingin memicu konflik langsung, tetapi juga tidak akan mengorbankan kepentingan strategisnya.
Di Eropa, Hegseth kembali menyerukan agar sekutu-sekutu AS meningkatkan belanja pertahanan mereka. “Era Amerika Serikat mensubsidi pertahanan negara-negara kaya telah berakhir,” katanya. Ia menolak konsep “perlindungan” tanpa kontribusi, menekankan bahwa aliansi yang kuat harus dibangun atas dasar “kepentingan bersama”, bukan ketergantungan. Pernyataan ini menyusul keputusan Trump yang membingungkan—mengirim 5.000 pasukan tambahan ke Polandia meski sebelumnya berjanji mengurangi kehadiran militer AS di Eropa. Pertanyaan tentang apakah pasukan ini menggantikan tentara yang ditarik dari Jerman masih belum terjawab.
Terkait Iran, Hegseth mengungkapkan bahwa AS sedang berada di ambang kesepakatan untuk mengakhiri perang yang dimulai Februari lalu. Namun, ia memperingatkan bahwa jika kesepakatan tidak memenuhi syarat AS, serangan militer akan dilanjutkan. Perang ini telah menguras persediaan senjata kritis, termasuk rudal THAAD yang harganya mencapai $12 juta per unit, dan menurut laporan CSIS, butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk memulihkan stok senjata strategis. Pemulihan jalur strategis Selat Hormuz—yang sempat ditutup Iran untuk memblokir pasokan energi global—menjadi prioritas utama, karena 20% minyak dan gas alam cair dunia mengalir melalui jalur ini sebelum konflik.
Dengan nada tegas namun terukur, Hegseth menggambarkan AS sebagai kekuatan yang tidak lagi siap menjadi penjaga dunia tanpa imbalan. Ia menawarkan kemitraan—bukan protektorat—dengan syarat: setiap negara harus memiliki “uang dan darah” dalam pertahanan bersama. Dalam dunia yang semakin pecah belah, pesan Hegseth jelas: AS tidak akan mundur, tetapi juga tidak akan membayar sendiri.
