Sumbawanews.com,- Ribuan pekerja asing di Afrika Selatan kembali menjadi sasaran kekerasan dan protes oleh kelompok anti-imigran yang menuduh mereka tinggal dan bekerja secara ilegal, dengan tuntutan agar meninggalkan negara itu sebelum 30 Juni. Gelombang kekerasan ini bukanlah yang pertama—sejak akhir apartheid pada 1994, Afrika Selatan telah berulang kali menjadi panggung ketegangan sosial yang memicu serangan terhadap migran, terutama dari negara-negara tetangga di Afrika.
Meski menjadi tujuan utama bagi ratusan ribu pekerja migran yang mencari kesempatan ekonomi, pemerintah Afrika Selatan terus dituding gagal menegakkan hukum imigrasi secara konsisten. Banyak warga lokal menyalahkan migran atas tingginya tingkat pengangguran, kemacetan layanan publik, dan persepsi bahwa mereka merebut pekerjaan dan usaha kecil. Namun, para ahli dan pengacara imigrasi menegaskan bahwa ekonomi negara ini justru bergantung pada tenaga kerja asing—baik di sektor pertanian, konstruksi, jasa, maupun perdagangan kecil.
William Gumede, dosen ilmu pemerintahan di Universitas Witwatersrand, menekankan bahwa narasi “migran sebagai biang keladi” adalah distorsi politik yang sengaja dipelihara untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan pemerintah. “Ini bukan soal imigrasi, tapi soal ketidakadilan ekonomi dan kepemimpinan yang lemah,” katanya.
Lindiwe Zulu, anggota Komite Hubungan Internasional ANC dan mantan menteri pembangunan sosial, mengakui adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan imigrasi, tetapi menolak tindakan kekerasan. “Kita tidak bisa menyelesaikan masalah struktural dengan kekerasan. Migran adalah bagian dari jaringan ekonomi kita, bukan musuh,” ujarnya.
Sementara itu, Ashraf Essop, pengacara imigrasi, menyoroti bahwa banyak pekerja asing memiliki dokumen resmi atau sedang dalam proses perpanjangan. “Mereka bukan ilegal karena ingin melanggar hukum, tapi karena birokrasi negara ini terlalu lambat dan tidak transparan,” jelasnya.
Kekerasan terbaru memaksa ratusan keluarga migran mengungsi ke jalanan, hidup dalam ketakutan. Pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas, meskipun organisasi hak asasi manusia mendesak agar keamanan migran segera dijamin dan hukum ditegakkan tanpa diskriminasi.
Dalam konteks yang lebih luas, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah Afrika Selatan masih membutuhkan pekerja asing? Jawabannya, menurut para ahli, jelas—ya. Tapi yang lebih penting adalah: bagaimana negara ini belajar mengelola keberagamannya dengan keadilan, bukan dengan kebencian.
