Sumbawanews.com,- Estonia, negara paling timur di jantung NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia, kini menghadapi krisis kekurangan tentara pria akibat penurunan drastis angka kelahiran. Dengan populasi laki-laki usia militer yang terus menyusut, pemerintah mulai mempertimbangkan langkah revolusioner: mewajibkan perempuan menjalani wajib militer—sebuah kebijakan yang sebelumnya dianggap tabu, kini tak lagi bisa dihindari.
Menurut Kepala Badan Sumber Daya Pertahanan Estonia, Rannaveski, generasi sebelumnya mencatat hingga 15.000 kelahiran laki-laki per tahun. Kini, angka itu anjlok menjadi hanya 4.000 hingga 5.000. “Kita tidak akan mampu mengisi 4.100 posisi militer yang dibutuhkan dalam rencana pertahanan nasional jika tren ini terus berlanjut,” ujarnya dalam wawancara dengan Vikerraadio.
Kondisi ini bukan sekadar masalah statistik, tapi ancaman strategis. Estonia, yang menjadi benteng pertahanan NATO di Eropa Timur, harus mempertahankan kekuatan militer yang siap merespons ancaman dari timur—terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 memicu gelombang rearmament di seluruh aliansi. Namun, dengan jumlah pemuda pria yang terus mengecil, sistem wajib militer yang selama ini andal kini terancam kolaps.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara NATO lain telah bergerak menuju kebijakan militer yang lebih inklusif. Norwegia menjadi yang pertama pada 2015, diikuti Swedia pada 2017, dan Belanda pada 2018—meski dengan pengecualian selama masa damai. Tahun lalu, Denmark secara resmi mengesahkan wajib militer untuk perempuan, sementara Latvia telah mengumumkan rencana serupa dalam waktu dekat.
Estonia kini berada di persimpangan: mempertahankan tradisi militer berbasis gender atau beradaptasi demi kelangsungan keamanan nasional. “Ini bukan soal kesetaraan semata,” kata seorang analis pertahanan di Tallinn. “Ini soal bertahan hidup.”
Jika tidak segera bertindak, Estonia berisiko gagal memenuhi target kebutuhan personel militer pada 2040—sebuah skenario yang bisa melemahkan seluruh struktur pertahanan NATO di kawasan Baltik. Dengan demikian, wacana pemberlakuan wajib militer bagi perempuan bukan lagi pilihan politik, melainkan kebutuhan eksistensial.
