Sumbawanews.com,- Pengunduran diri Keir Starmer pada Senin, 22 Juni 2026, menambah daftar panjang pemimpin Inggris yang meninggalkan jabatan sebelum masa jabatannya berakhir—sebuah fenomena yang kini menjadi tanda krisis stabilitas politik di Negeri Ratu. Dari depan 10 Downing Street, dengan suara yang bergetar dan mata yang berkaca-kaca, Starmer mengakui bahwa ia bukan lagi sosok yang dipercaya partainya untuk memimpin menuju pemilu berikutnya. Ia bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir.
Starmer, yang membawa Partai Buruh menang telak dalam pemilu 2024 setelah 14 tahun berada di oposisi, hanya bertahan kurang dari dua tahun. Popularitasnya merosot akibat tekanan ekonomi, kebijakan pajak yang kontroversial, dan pemberontakan internal dari kader partai yang menuntut perubahan kepemimpinan. Kemenangan Andy Burnham dalam pemilihan sela pekan sebelumnya menjadi pemicu terakhir: dukungan yang mengalir ke Burnham memaksa Starmer mengambil keputusan sulit—mengundurkan diri sebelum kekalahan politik tak terelakkan.
Tapi Starmer bukanlah anomali. Ia adalah bagian dari tren yang semakin mengkhawatirkan: enam perdana menteri berganti dalam hanya satu dekade sejak referendum Brexit 2016. Setiap pergantian membawa kisah unik, namun semua berujung pada kegagalan mempertahankan konsensus—baik dari parlemen, partai, maupun publik.
Neville Chamberlain, yang mundur pada 1940 setelah kebijakan appeasement terhadap Hitler dianggap gagal, menjadi contoh awal bahwa kegagalan strategis bisa menghancurkan legitimasi. Anthony Eden, penerus Churchill, terjatuh akibat krisis Suez 1956—sebuah misi militer yang merusak reputasi Inggris di mata dunia dan mempercepat kemunduran kekuasaan kolonialnya. Ia mengundurkan diri karena tekanan politik dan kesehatan yang memburuk, sebuah kombinasi yang kini kembali menghantui para pemimpin modern.
Harold Wilson, yang mengejutkan dunia dengan pengunduran diri pada 1976 meski masih populer, mengatakan ia lelah—usia dan tekanan menjadi alasan yang jarang diakui oleh pemimpin. Margaret Thatcher, sang “Iron Lady”, justru dijatuhkan oleh partainya sendiri pada 1990. Kebijakan poll tax yang tidak populer dan penolakannya terhadap integrasi Eropa memicu pemberontakan internal. Ia menjadi PM dengan masa jabatan terpanjang abad ke-20—namun akhirnya tumbang bukan oleh pemilih, tapi oleh rekan-rekannya sendiri di kabinet.
Tony Blair, yang memimpin Partai Buruh meraih kemenangan besar pada 1997, memilih mundur pada 2007 setelah 10 tahun berkuasa. Ia menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Gordon Brown bukan karena kekalahan, tapi karena keputusan strategis untuk memulai transisi. Namun, jejaknya tetap ternoda oleh keputusan bergabung dalam invasi Irak 2003, yang menjadi bencana politik jangka panjang.
David Cameron, yang menggelar referendum Brexit demi menenangkan sayap kanan Partai Konservatif, justru menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Ketika hasil referendum memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa, ia mengaku tidak bisa memimpin proses yang ia lawan. Ia mundur sehari setelah hasil penghitungan suara diumumkan.
Theresa May, yang mengambil alih tugas berat menyelesaikan Brexit, gagal memenangkan persetujuan parlemen selama tiga tahun. Ia mengalami tiga kekalahan beruntun atas kesepakatan negosiasinya dengan Uni Eropa. Pada 2019, ia menyerah—mengakui bahwa ia tak mampu menyatukan partai yang terpecah.
Boris Johnson, yang membawa Partai Konservatif menang besar pada 2019 dan menuntaskan Brexit, jatuh akibat skandal “Partygate”—pesta di kantor pemerintah saat lockdown pandemi. Puluhan menteri mengundurkan diri, dan tekanan dari dalam partai menjadi tak tertahankan. Ia mundur pada Juli 2022.
Liz Truss, yang menjabat hanya 45 hari, menjadi PM dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Inggris modern. Kebijakan pemotongan pajak besar-besaran yang ia luncurkan memicu kepanikan pasar, anjloknya poundsterling, dan kehilangan kepercayaan investor. Ia tak sempat menyelesaikan agenda apapun.
Kini, Starmer bergabung dengan daftar ini. Ia tidak jatuh karena skandal, perang, atau kegagalan ekonomi yang ekstrem. Ia mundur karena kehilangan kepercayaan—dari dalam. Partai yang ia selamatkan dari kehancuran, kini menuntut perubahan. Ia tidak digulingkan oleh oposisi, tapi oleh saudara-saudaranya sendiri.
Dalam sistem parlementer Inggris, kekuasaan bukanlah milik pemimpin yang menang pemilu, tapi milik mereka yang masih mendapat dukungan dari rekan-rekan di parlemen dan partai. Ketika dukungan itu menguap, jabatan pun runtuh—tanpa perlu pemilu baru.
Dalam satu dekade, Inggris telah menyaksikan enam pergantian perdana menteri. Setiap kali, alasan berbeda. Tapi polanya sama: kegagalan mempertahankan konsensus. Kini, negara yang dulu dianggap stabil secara politik, berjalan di tepi jurang ketidakpastian. Dan pertanyaannya bukan lagi siapa pengganti Starmer, tapi: siapa yang bisa bertahan?
