Sumbawanews.com,- Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan langkah tegas yang bakal membatasi mobilitas udara Iran secara global. Washington akan menutup akses seluruh maskapai penerbangan Iran terhadap fasilitas pendaratan, pengisian bahan bakar, hingga penjualan tiket di luar wilayahnya—sebagai bagian dari kampanye tekanan ekonomi yang diberi nama “Kemarahan Ekonomi”.
Dalam unggahan resminya di platform X, Bessent menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar sanksi simbolis, melainkan serangan sistemik terhadap jaringan logistik udara Teheran. Dengan memutus rantai pasokan udara, AS berupaya menghambat pergerakan barang, personel, bahkan alat-alat militer yang kerap disamarkan sebagai kebutuhan sipil.
Bessent juga mengklaim bahwa tekanan ini mulai memicu krisis internal di Iran. “Pasukan mereka tidak dibayar, polisi tidak melapor untuk bekerja, dan Pulau Kharg—pusat ekspor minyak Iran—telah ditutup,” ujarnya. Menurutnya, inflasi meroket, mata uang rial terus melemah, dan layanan publik dasar mulai kolaps, menandai bahwa ekonomi Iran tengah jatuh bebas.
Selain itu, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap “Otoritas Selat Teluk Arab Iran”, yang disebut Bessent sebagai “lelucon” yang sengaja dibuat untuk menghindari sanksi internasional. Ia memperingatkan negara atau perusahaan mana pun yang membayar biaya tol kepada otoritas itu—atau menyamarkannya sebagai bantuan kemanusiaan—akan menghadapi konsekuensi serius.
Dalam konteks yang lebih luas, Bessent menyoroti efektivitas blokade maritim AS di Selat Hormuz. Menurutnya, jumlah kapal tanker Iran yang beroperasi di perairan internasional kini berada pada titik terendah dalam dekade terakhir, memaksa Teheran mengandalkan jalur gelap dan sistem penyamaran yang semakin tidak efisien.
“Kami tidak akan menghentikan tekanan ini kecuali ada kemajuan nyata dalam negosiasi,” tegas Bessent. “Hanya hasil yang memuaskan—bukan janji kosong—yang akan mengakhiri spiral penurunan ini.”
Langkah ini memperdalam ketegangan antara AS dan Iran, yang sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda pelonggaran melalui pembicaraan tidak langsung. Namun, dengan serangkaian sanksi baru yang menyasar infrastruktur vital, Washington menunjukkan niatnya untuk memperkuat posisi tawar sebelum kemungkinan pembicaraan ulang dilanjutkan.
