Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa, Hj. Jamila, S.Pd., dalam menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dan Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerahtahun Anggaran 2021 – 2025, Kamis (21/08) mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius terhadap terhadap progres pembangunan rumah sakit sering yang hingga kini masih jauh dari kata siap. Sehingga ada kekhawatiran mendalam bahwa rumah sakit ini tidak akan dapat beroperasi pada awal tahun 2027 sebagaimana menjadi harapan masyarakat.
Baca Juga: PDI Perjuangan Sumbawa Kutuk Keras Kasus TPPO Asal Sumbawa di Libya, Kantongi Identitas Jaringan Lokal
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa catatan. Yakni hilangnya potensi hibah 105 miliar. “program sihren (strengthening indonesia’s healthcare referral network) yang semestinya bisa menghadirkan alat-alat kesehatan canggih senilai rp105 miliar telah gagal kita dapatkan. kegagalan ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi pemerintah daerah, sehingga peluang emas untuk meningkatkan layanan kesehatan rakyat sumbawa hilang begitu saja,” jelasnya.
Kemudian, syarat sarana-prasarana dan SDM belum terpenuhi. “RSUD sumbawa memang telah ditetapkan sebagai penerima hibah alat kesehatan. namun syarat utama berupa kesiapan sarana, prasarana, dan sdm hingga kini tidak terpenuhi. hal ini berarti tanpa percepatan operasional rs sering, kita akan terus kehilangan kesempatan strategis dalam penguatan sistem rujukan kesehatan di sumbawa,” ucap dia.
Risiko kehilangan SDM spesialis. “fraksi mencermati adanya keraguan manajemen untuk mengirim tenaga medis melakukan pendidikan lanjutan/fellowship karena belum ada kepastian kapan rs sering siap digunakan. hal ini berpotensi menyebabkan dokter spesialis yang sudah disekolahkan dengan biaya negara, seperti spesialis jantung, tidak bisa mengaplikasikan ilmunya. lebih buruk lagi, potensi mereka justru akan hengkang ke daerah lain yang lebih siap, dan ini kerugian besar bagi rakyat sumbawa,” tegasnya.
Pembangunan parsial yang tidak efektif. “fakta bahwa rs sering saat ini hanya dibangun 1/6 gedung menimbulkan persoalan serius. bangunan parsial bukan hanya tidak bisa difungsikan optimal, tetapi saat pembangunan lanjutan, pelayanan harus berhenti total. fraksi menilai pola pembangunan seperti ini sama sekali tidak efisien dan justru merugikan rakyat,” kata Hj. Jamila.
Potensi kerusakan bangunan yang dibiarkan mangkrak. “bangunan yang hanya dikerjakan setengah dan tidak dilanjutkan sesuai desain menimbulkan kerusakan dini. contohnya dak beton pada lantai satu yang seharusnya menopang dua lantai, kini bocor dan menyebabkan plafon hitam serta menurunnya kualitas struktur. fraksi menegaskan bahwa hal ini adalah bentuk kelalaian perencanaan yang membahayakan investasi infrastruktur Kesehatan,” ungkapnya.
keterlambatan signifikan dalam progres fisik. “hingga kini progres fisik rs sering baru 27%, dengan target tambahan 10% pada tahun 2025, dan total hanya 37% pada awal 2026. padahal, untuk bisa beroperasi maksimal, rumah sakit harus memiliki minimal 85% infrastruktur terbangun. artinya, target operasional awal 2027 nyaris mustahil tercapai tanpa terobosan radikal,” jelas dia.
Aspek penunjang yang terabaikan. “selain gedung utama, rs sering juga belum dilengkapi landscape, parkir, dan drainase. hal ini berpotensi menimbulkan banjir dan pelayanan yang jauh dari layak ketika musim hujan tiba. fraksi menilai pengabaian aspek dasar ini menunjukkan lemahnya manajemen proyek,” ujarnya.
Dikatakan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menilai lambannya pembangunan RS sering adalah indikator lemahnya perencanaan, koordinasi, dan political will pemerintah daerah. Keterlambatan operasional akan berdampak serius pada hilangnya kesempatan hibah, gagalnya peningkatan mutu layanan kesehatan, dan risiko migrasi tenaga medis spesialis dari sumbawa.
Fraksi meminta komitmen nyata dan langkah cepat pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan rs sering dipercepat secara menyeluruh, bukan parsial, dengan memastikan sarana, prasarana, sdm, dan manajemen siap pada waktunya. (Using)
