Sumbawanews.com,- Pemerintah menjamin warga lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menjadi prioritas utama dalam perekrutan tenaga kerja untuk proyek strategis nasional gas alam cair (LNG) Abadi Masela. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, sejumlah pemuda daerah telah dikirim untuk menempuh pendidikan di Akademi Migas di Cepu, agar siap memasuki sektor energi ketika proyek memasuki tahap operasional. Ia menegaskan, seluruh lulusan tersebut akan langsung diserap bekerja di Blok Masela, sambil menjamin bahwa peluang kerja profesional akan diberikan terlebih dahulu kepada putra daerah sebelum membuka pintu bagi tenaga dari luar wilayah.
Selama tahap konstruksi, proyek ini membutuhkan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung, dengan estimasi penciptaan lapangan kerja tidak langsung hingga 36.000 orang. Di masa operasional, proyek diprediksi menyerap sebanyak 1.000 pekerja tetap. Bahlil juga menekankan bahwa pengusaha lokal akan diberi prioritas dalam penyediaan barang dan jasa pendukung pembangunan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek LNG Abadi Masela, yang dikembangkan oleh INPEX Masela Ltd., Pertamina, dan Petronas dengan nilai investasi US$ 20,9 miliar, dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyuplai 150 juta standar kaki kubik gas per hari untuk kebutuhan domestik, serta menghasilkan 35.000 barel kondensat per hari. Proyek ini menjadi yang pertama di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage sejak tahap awal pengembangan, dengan progres front end engineering design mencapai 79,56 persen menjelang keputusan investasi final pada akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato virtual dari Istana Merdeka pada 16 Juli 2026, menyebut proyek ini sebagai impian yang telah dinantikan hampir tiga dekade. Ia menegaskan, energi adalah tulang punggung peradaban bangsa, dan potensi alam Indonesia harus dimanfaatkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Pembangunan proyek ini resmi dimulai setelah peletakan batu pertama di Maluku, dengan komitmen agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaannya.
