Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong percepatan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menyusul audiensi dengan DPRD setempat di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Agus menekankan bahwa semua program sosial, termasuk Sekolah Rakyat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), wajib berbasis DTSEN sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Ia menegaskan, usulan program harus diajukan resmi oleh pemerintah daerah melalui bupati dan dinas terkait, bukan oleh legislatif, meski DPRD berperan penting dalam mengawal dan mendorong eksekutif.
Agus menyoroti potensi kuota PBI-JK di Teluk Wondama yang masih belum terisi penuh, dengan sekitar 15 ribu peserta yang berpotensi masuk melalui pemutakhiran data. Ia meminta DPRD segera mendorong koordinasi antara Pemkab, Dinas Sosial, dan BPS setempat untuk memperbaiki data dan mengatasi kesalahan inklusi dan eksklusi. Pemutakhiran DTSEN, kata dia, tidak hanya memperkuat akurasi bantuan, tetapi juga mengurangi beban APBD dalam pembiayaan jaminan kesehatan. Sementara itu, untuk Sekolah Rakyat, ia menekankan kebutuhan lahan minimal 6,8 hektare yang harus bersertifikat milik pemerintah daerah atau provinsi, bukan masyarakat adat atau perorangan. Namun, ia menyambut baik adanya lahan hibah seluas 10 hektare yang sudah tersedia dan meminta proses administrasi hibah segera diselesaikan agar usulan bisa diajukan dalam waktu sebulan ke depan.
Agus juga mengonfirmasi bahwa program KAT untuk dua kampung di Teluk Wondama—Sewar dan Yopmeos—sudah masuk tahap penindaklanjutan, dengan rencana pemberdayaan 75 keluarga penerima manfaat yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama, Soleman JP Karubui, menyatakan inisiatif kunjungan ini lahir dari kekhawatiran atas keterlambatan eksekutif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat adat terpencil yang masih belum terjangkau layanan dasar. Agus menutup audiensi dengan seruan agar para wakil rakyat tidak sekadar menikmati jabatan, tetapi aktif memperjuangkan pembebasan masyarakat dari kemiskinan.
