Sumbawanews.com,- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa transformasi sektor transportasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan swasembada energi, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan permintaan energi yang berkelanjutan. Tanpa perubahan mendasar pada sistem transportasi, tekanan terhadap sumber daya alam dan fiskal negara akan terus membesar.
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi, termasuk peningkatan bauran biodiesel, ekspansi produksi minyak bumi, pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan energi, serta perluasan penggunaan energi terbarukan. Namun, tantangan nyata justru terletak pada permintaan. Dalam lima tahun terakhir, konsumsi diesel nasional meningkat 24,5 persen, sementara produksi domestik baru mampu memenuhi 51,6 persen kebutuhan. Akibatnya, subsidi dan kompensasi solar mencapai Rp415,84 triliun periode 2019–2024, membebani anggaran negara.
Pemodelan dari WRI Indonesia memperingatkan bahwa tanpa intervensi signifikan, Indonesia berpotensi kembali mengimpor solar mulai 2027, meski impor sempat dihentikan pada 2026. Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi menyebut, jika tren saat ini berlanjut, kebutuhan diesel pada 2040 bisa mencapai 87,5 juta kiloliter, sementara kapasitas produksi domestik hanya diperkirakan 26,5 juta kiloliter. “Peningkatan pasokan saja tidak cukup. Kita harus mulai mengelola permintaan energi, dan transformasi angkutan barang menjadi strategi terpenting untuk mencapai swasembada energi,” ujarnya.
Untuk mendorong perubahan ini, WRI Indonesia meluncurkan Indonesia Freight Decarbonization Accelerator (IFDA) pada 2025, sebuah platform lintas sektor yang melibatkan 42 perusahaan logistik dalam kajian dan pendampingan implementasi kendaraan berat nol emisi. IFDA juga mengembangkan platform Truck Route Assessment & Charging Evaluation (TRACE) untuk membantu pemerintah dan industri mengevaluasi kesiapan rute, kebutuhan infrastruktur pengisian daya, serta prioritas investasi sebelum pengeluaran dana dilakukan. Inisiatif ini menjadi fondasi penting dalam mengalihkan logistik nasional dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
