Sumbawanews.com,- Walhi menolak keras rencana pemerintah yang mempertimbangkan melibatkan TNI dalam program konversi sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM). Menurut organisasi lingkungan itu, persoalan sampah bukanlah masalah keamanan nasional, melainkan tantangan tata kelola sipil yang membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat—bukan pendekatan militer berbasis komando.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa, 16 Juni 2026, Wahyu Eka Styawan, Pengampanye Urban Berkeadilan Walhi, menegaskan bahwa pelibatan militer justru berpotensi memperburuk konflik sosial dan melemahkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri. “Pendekatan militer tidak membangun kesadaran ekologis, tapi ketergantungan semu,” ujarnya. Ia mengacu pada pengalaman sebelumnya, seperti penertiban di Rempang dan Tesso Nilo, di mana kehadiran TNI justru memicu trauma sosial dan menggantikan dialog dengan otoriterisme.
Riset Diana dan Kartasasmita (2019) yang mengkaji program Citarum Harum pun mengonfirmasi kekhawatiran ini: partisipasi masyarakat menurun ketika kepatuhan didorong oleh tekanan otoritas, bukan pemahaman lingkungan. Ketika militer mundur, sistem cenderung kolaps karena tidak ada fondasi partisipatif yang kuat.
Lebih jauh, Walhi memperingatkan bahwa keterlibatan TNI dalam proyek sampah menjadi BBM membuka celah konflik kepentingan. Proses konversi sampah yang belum sepenuhnya teruji secara lingkungan berisiko menimbulkan emisi berbahaya, namun kritik publik bisa diredam oleh efek gentar—masyarakat takut bersuara karena takut dianggap mengganggu operasi militer.
“Ini bukan soal teknologi, tapi soal keadilan,” tegas Wahyu. “Sampah bukan masalah volume, tapi masalah sistem: produsen yang lepas tanggung jawab, pemilahan dari sumber yang gagal, infrastruktur yang minim, dan anggaran yang tidak tepat sasaran.”
Walhi mendesak pemerintah segera menghentikan rencana melibatkan militer dan beralih ke solusi sipil berbasis *zero waste* dan ekonomi sirkuler. Prioritas utama harus diberikan pada penegakan hukum terhadap korporasi pencemar, penguatan sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pembangunan fasilitas pengolahan yang ramah lingkungan, serta pengakuan dan integrasi pemulung dan pekerja sektor informal sebagai mitra strategis, bukan objek intervensi.
Sementara itu, TNI AD, melalui Kepala Staf Jenderal Maruli Simanjuntak, menyatakan siap mendukung program pengolahan sampah menjadi BBM di sejumlah TPA strategis, termasuk Bantar Gebang, Sumur Batu, Galuga, Sarimukti, Jatibarang, hingga Suwung. Maruli menilai sampah sebagai tantangan nasional yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan inovatif. Ia menekankan bahwa keterlibatan TNI bukan hanya untuk sampah, tapi juga mencakup pembangunan jembatan, akses air bersih, dan teknologi berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Namun, bagi Walhi, kolaborasi bukan berarti menyerahkan urusan sipil kepada institusi militer. “Kerja sama yang sehat adalah ketika militer mendukung, bukan menggantikan. Dan yang harus digantikan bukan TNI—tapi sistem yang gagal,” tegas Wahyu.
Dengan demikian, tantangan sampah bukanlah soal siapa yang mengangkut, tapi siapa yang bertanggung jawab—dan bagaimana masyarakat diajak menjadi bagian dari solusi, bukan korban dari solusi yang salah arah.
