Sumbawanews.com,- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Natalius Pigai agar warga sipil dapat menduduki jabatan strategis di jajaran Polri. Menurut Sigit, prinsip timbal balik sudah lama diterapkan dalam sistem kepolisian—di mana aparat sipil dari lingkungan ASN diberi ruang masuk ke tubuh Polri, sebagaimana personel kepolisian juga diberi kesempatan menjabat di luar struktur militer.
“Ya, kita memang memberikan ruang resiprokal. Kalau polisi bisa ditempatkan di lembaga sipil, maka ASN dari luar Polri juga bisa masuk ke dalam struktur kepolisian,” ujar Sigit saat ditemui di sela Kongres III KPBI di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Ia menekankan, mekanisme ini bukan hal baru. Selama ini, sejumlah posisi teknis dan administratif di Polri telah diisi oleh pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi spesifik, seperti di bidang hukum, teknologi informasi, keuangan, dan logistik. Namun, Sigit menegaskan, jabatan pimpinan operasional dan strategis—yang menyangkut pengambilan keputusan langsung terkait keamanan dan penegakan hukum—tetap menjadi ranah perwira Polri yang melalui proses seleksi internal berdasarkan karier dan pengalaman lapangan.
“Ini soal kebutuhan operasional dan konsistensi sistem. Polri adalah institusi yang menjalankan fungsi keamanan negara dengan hierarki ketat. Kita tidak menutup pintu bagi profesional sipil, tapi posisi puncak harus diisi oleh mereka yang memahami budaya, dinamika, dan tanggung jawab sebagai bagian dari Korps Bhayangkara,” jelasnya.
Usulan Pigai sendiri dianggap sebagai bagian dari upaya mereformasi struktur kepolisian agar lebih profesional dan terbuka terhadap kompetensi lintas sektor. Namun, respons dari Istana dan sejumlah tokoh politik menunjukkan kehati-hatian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, perubahan mendasar seperti ini harus melalui revisi UU Kepolisian dan melibatkan konsultasi luas dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sigit menambahkan, pihaknya terbuka terhadap masukan, termasuk kolaborasi dengan akademisi dan profesional sipil dalam bidang riset, pelatihan, dan pengembangan sistem. Namun, ia menegaskan: “Kepemimpinan Polri bukan sekadar soal gelar atau latar belakang akademik. Ini soal integritas, pengalaman, dan kesetiaan pada institusi yang telah teruji waktu.”
Dengan demikian, meski pintu bagi sipil untuk berkontribusi di Polri terbuka lebar, posisi tertinggi tetap menjadi milik mereka yang lahir, tumbuh, dan berjuang dalam korps itu—dari bawah, dengan darah dan keringat di lapangan.
