Sumbawanews.com,- Jakarta – Dalam langkah langka yang menandai meningkatnya ketegangan antara cabang eksekutif dan legislatif, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sepakat menggabungkan kekuasaan konstitusional mereka untuk memaksa Presiden Donald Trump menghentikan segala bentuk operasi militer di Iran. Keputusan ini diambil melalui resolusi bersama yang diajukan oleh anggota partai Demokrat dan Republik yang khawatir atas eskalasi konflik yang bisa memicu perang luas di Timur Tengah.
Resolusi tersebut, yang disahkan dengan suara bulat dari 68 senator dan 218 anggota DPR, mengacu pada Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973, yang memberi Kongres hak untuk menghentikan penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan legislatif. Ini adalah pertama kalinya sejak 2020 bahwa kedua kamar Kongres secara resmi bersatu untuk membatasi otoritas presiden dalam urusan perang.
Para pendukung resolusi menekankan bahwa tidak ada mandat demokratis dari rakyat Amerika untuk terlibat dalam konflik bersenjata dengan Iran, terutama setelah serangan balasan terhadap fasilitas militer di Irak yang menewaskan sejumlah tentara AS pada awal Agustus. “Kita tidak bisa membiarkan keputusan perang berada di tangan satu orang,” ujar Senator Bernie Sanders, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dalam pidato di ruang sidang. “Presiden bukan raja, dan perang bukan kebijakan pribadi.”
Meskipun Trump telah menegaskan bahwa tindakan militer terhadap Iran bersifat “defensif dan terbatas,” Kongres menilai bahwa serangan balasan terhadap target di Iran—termasuk pangkalan rudal dan pusat komando militer—melampaui batas yang diizinkan hukum. Dokumen rahasia yang bocor ke media menunjukkan bahwa pemerintah AS telah mempertimbangkan serangan udara terhadap lima lokasi strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan IAEA.
Diplomat dari negara-negara sekutu, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, telah mengirimkan pesan diplomatik mendesak ke Washington, meminta penundaan dan solusi diplomatik. Sementara itu, Iran sendiri menegaskan bahwa mereka “tidak mencari perang, tetapi siap membalas setiap agresi dengan kekuatan penuh.”
Jika Trump tetap menolak mematuhi resolusi Kongres, langkah selanjutnya adalah kemungkinan veto presiden—namun, para pemimpin Kongres mengatakan mereka telah menghitung suara dan yakin bisa menggagalkan veto dengan mayoritas dua pertiga di kedua kamar. Ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam hubungan kekuasaan eksekutif-legislatif sejak Perang Vietnam.
Dalam pidato singkatnya di Gedung Putih, Trump menyebut resolusi itu “politik kotor yang mengkhianati keamanan nasional,” namun tidak menjanjikan veto. Sementara itu, di Capitol Hill, para anggota Kongres bersiap untuk pemungutan suara kritis dalam waktu 72 jam—mengubah ancaman perang menjadi ujian konstitusional yang belum pernah terjadi dalam dekade terakhir.
