Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membalas kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pernyataan Dino tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga mengandung nuansa perbandingan yang tidak sehat antarperiode pemerintahan.
“Zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang seakan menjadi orang yang paling sok Kemlu,” ujar Habiburokhman di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Selasa, 2 Juni 2026. Menurutnya, sebagai mantan pejabat tinggi negara, Dino seharusnya menjaga etika dan menghormati institusi yang sedang memimpin. Ia mencontohkan praktik di Amerika Serikat, di mana mantan presiden seperti George W. Bush tidak pernah mengkritik Barack Obama secara terbuka saat menjabat. Di Indonesia, lanjutnya, para pimpinan Komisi III DPR seperti Bambang Pacul dan Benny Harman juga tidak pernah menyerang dirinya yang kini memimpin komisi tersebut. “Saya pikir tidak ada istimewanya Pak Dino. Semua orang sama, warga negara,” tegasnya.
Pernyataan Habiburokhman merespons serangkaian kritik yang disampaikan Dino melalui unggahan video di Instagram. Dino, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, meminta Presiden Prabowo secara signifikan mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri, yang menurutnya telah mencapai tingkat tidak lazim. Dalam perhitungannya, selama menjabat, Prabowo menghabiskan satu dari setiap enam hari di luar negeri—angka yang, menurut Dino, jauh di atas rata-rata pemimpin dunia.
Dino menilai perjalanan itu boros secara biaya dan substansi. Ia menyarankan lima langkah strategis. Pertama, memanfaatkan komunikasi virtual seperti video call atau Zoom untuk menjaga hubungan dengan pemimpin asing. “Kunjungan bilateral biasanya hanya berisi satu atau dua jam pembicaraan serius, sisanya seremonial. Dengan satu panggilan gratis, negara bisa menghemat ratusan miliar,” katanya. Ia mengutip contoh Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, yang telah 17 kali menelepon Presiden AS Donald Trump tanpa pernah bertemu langsung—padahal AS adalah mitra dagang terbesar Meksiko. Bahkan, Sheinbaum pernah terbang kelas ekonomi ke Spanyol sebagai simbol penghematan.
Saran kedua: manfaatkan forum internasional seperti PBB, G20, atau ASEAN untuk menggelar pertemuan bilateral. Dino menyebut, saat KTT ASEAN di Cebu baru-baru ini, permintaan pertemuan dari seorang kepala negara ASEAN tidak direspons. Demikian pula saat Presiden Finlandia Alexander Stubb meminta pertemuan di New York tahun lalu—tanpa balasan. Ia mengusulkan “Formula 1 plus 8”: saat menghadiri satu forum, presiden sebaiknya menemui delapan pemimpin lain yang juga hadir. “Delapan karena itu angka kesukaan Pak Prabowo,” ujarnya.
Ketiga, Dino menekankan perlunya perencanaan matang. Ia mengkritik sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan, tanpa informasi publik. Contohnya, kunjungan ke Pakistan dan Rusia saat bencana banjir di Sumatera terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Publik tidak tahu Presiden di mana. Istana harus transparan. Sekretaris Kabinet atau Menlu harus mengumumkan rencana kunjungan minimal seminggu sebelumnya,” tegasnya.
Keempat, Dino menyarankan agar Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di dalam negeri, meniru strategi Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu di Beijing daripada bepergian. Kelima, ia mengusulkan agar misi diplomatik taktis—yang tidak memerlukan kehadiran presiden—dialihkan ke Menteri Luar Negeri Sugiono. “Biaya perjalanan Menlu hanya sebagian kecil dari rombongan presiden. Hasil substansinya hampir sama. Tapi Menlu harus lepas dari peran sebagai bagian rombongan. Ia harus fokus pada diplomasi, bukan jadi pengiring,” kata Dino.
Dino menegaskan, semua saran ini lahir dari kekhawatiran rakyat. “Di tengah ketidakpastian global dan tekanan ekonomi, rakyat tidak lagi terpesona oleh kemewahan protokoler. Mereka ingin pemimpin menunjukkan kepekaan dan kepatutan,” ujarnya.
Kritik Dino memicu reaksi tajam dari kalangan politik, tetapi juga membuka ruang diskusi publik yang jarang terjadi: seberapa jauh simbolisme diplomasi harus berjalan seiring dengan realitas kebutuhan rakyat.
