Sumbawanews.com,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelaparan adalah ancaman paling mendesak yang harus segera diatasi, lebih dari segala isu politik atau administratif lainnya. Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Kabupaten Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Prabowo secara tajam menanggapi gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek unggulan pemerintah yang belakangan menjadi sasaran protes di sejumlah kota, termasuk Jakarta, Semarang, dan Malang. Ia menantang para penentang MBG untuk datang langsung ke lapangan—bertemu petani, nelayan, dan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program ini.
“Harusnya mereka yang tidak setuju MBG datang ke sini. Tanya langsung pada petani: apakah MBG perlu? Tanya pada anak-anak: apakah mereka butuh makan bergizi setiap hari?” ujar Prabowo, dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden.
Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Joko Widodo itu menekankan, kelaparan bukan sekadar masalah ekonomi atau gizi—ia adalah ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. “Ada yang bilang ada yang lebih genting dari perut lapar. Saya katakan: tidak ada. Orang yang kelaparan, kalau tidak segera diberi makan, akan mati. Itu fakta, bukan retorika.”
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap MBG, yang belakangan tercoreng oleh skandal korupsi di Badan Gizi Nasional, lembaga yang bertanggung jawab mengelola program tersebut. Sejumlah pihak menuntut evaluasi menyeluruh, bahkan pembekuan sementara program, dengan alasan ketidaktransparanan dan potensi penyalahgunaan anggaran.
Namun, Prabowo menolak menghentikan program yang menurutnya telah menyentuh jutaan keluarga miskin. Ia menyebut prediksi PBB bahwa jumlah orang yang mengalami kelaparan di dunia akan melonjak hingga 500–700 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan sebagai bukti bahwa Indonesia tidak bisa menunda tindakan.
“Kita bukan hanya membangun infrastruktur fisik. Kita membangun ketahanan manusia. Kalau perut rakyat kosong, apa gunanya gedung megah, jalan tol, atau kantor pemerintahan yang rapi?” tanyanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal kritik yang datang dari kalangan intelektual dan birokrat. Ia menyebut mereka sering kali terjebak dalam “logika kantor” yang jauh dari realitas lapangan. “Orang pintar bisa bicara panjang lebar soal efisiensi, tapi tidak pernah lihat anak-anak yang menangis karena tidak makan sehari. Itu bukan kebijakan, itu kegagalan kemanusiaan.”
Pernyataan Presiden ini kembali memperdalam perdebatan nasional tentang prioritas pembangunan: apakah yang lebih penting—mengawasi keuangan negara hingga detail terkecil, atau memastikan setiap warga negara tidak tidur dengan perut kosong?
Sementara oposisi dan aktivis sipil terus menyerukan audit independen terhadap MBG, pemerintah justru memperkuat komitmen untuk memperluas cakupan program. Dalam waktu dekat, MBG akan diperluas ke 15.000 sekolah dasar dan puskesmas di daerah terpencil, dengan anggaran tambahan yang sedang disusun di Kementerian Keuangan.
Dengan nada tegas, Prabowo menutup sambutannya: “Kita tidak bisa menunggu sempurna. Kita harus mulai sekarang—karena yang menunggu bukan kita, tapi anak-anak yang menangis di sudut rumah, dan orang tua yang menahan lapar demi anaknya.”
