Sumbawanews.com,- Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026 memicu respons beragam dari kalangan analis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memilih menjelaskan kebijakan ini melalui unggahan Instagram, sebuah langkah yang diapresiasi sebagai upaya komunikasi, namun dinilai masih jauh dari cukup.
Hendri Satrio, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI dan pakar komunikasi politik, menyebut tindakan Seskab sebagai “minimum banget.” Menurutnya, meski positif bahwa pemerintah sama sekali tidak diam, komunikasi resmi tentang kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat seharusnya dilakukan secara terbuka dan mendalam.
“Harusnya ada konferensi pers resmi, dijelaskan secara rinci: mengapa harga naik, apa kaitannya dengan harga minyak dunia, bagaimana dampaknya terhadap daya beli, dan apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kelompok rentan,” ujar Hensa, sapaan akrab Hendri, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/6/2026).
Teddy, dalam unggahannya, menegaskan bahwa Pertamax adalah BBM nonsubsidi, sehingga harganya mengikuti fluktuasi pasar global—bukan ditetapkan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, tetap dipertahankan pada harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, tanpa kenaikan.
Fakta ini, menurut Hensa, justru memperkuat urgensi komunikasi yang lebih baik. “Masyarakat tidak menolak kenaikan harga nonsubsidi jika memahami alasannya. Tapi ketika penjelasan hanya lewat media sosial, tanpa data, tanpa konteks, tanpa ruang dialog, yang muncul adalah kecurigaan, bukan pemahaman.”
Data dari Pertamina menunjukkan bahwa meski naik, harga Pertamax di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan BBM setara di Filipina, Thailand, Singapura, Laos, dan Myanmar. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, terutama pelaku UMKM dan kelas menengah, kenaikan ini tetap memberi tekanan ekonomi yang signifikan.
Pemerintah diketahui sedang mengkaji paket insentif untuk meredam dampak sosial-ekonomi dari kenaikan BBM nonsubsidi. Namun, tanpa transparansi komunikasi, kebijakan apa pun akan sulit diterima publik.
“Ketika kebijakan ekonomi disampaikan seperti pengumuman biasa, bukan sebagai bagian dari narasi besar perlindungan rakyat, maka yang terbangun adalah jarak—bukan kepercayaan,” pungkas Hensa.
Sementara itu, harga minyak dunia yang terus dipengaruhi ketegangan geopolitik—terutama antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel—tetap menjadi faktor utama penentu harga BBM nonsubsidi di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak terkait dengan subsidi silang atau perubahan struktural anggaran, melainkan murni respons terhadap dinamika pasar global.
