Sumbawanews.com,- Aliansi Perempuan Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026, menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembukaan lapangan kerja yang adil. Aksi yang diprediksi diikuti lebih dari seratus perempuan dari berbagai lapisan sosial ini merupakan respons terhadap krisis ekonomi yang semakin membebanai rumah tangga, terutama kaum perempuan yang berada di garis depan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.
Dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta pada Rabu, 17 Juni, Mutiara Ika Pratiwi, Ketua Nasional Perempuan Mahardhika dan salah satu perwakilan aliansi, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes terhadap kebijakan tunggal, melainkan akumulasi frustasi akibat serangkaian keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. “Ini adalah suara perempuan buruh, ibu rumah tangga, dan pekerja rumah tangga yang terjepit antara harga bahan pokok yang melambung dan upah yang stagnan,” ujarnya.
Ratusan peserta akan bergerak dalam long march dari Kawasan Dukuh Atas menuju Istana Negara, membawa perkakas dapur—seperti panci, sendok, dan wajan—sebagai simbol bahwa memasak sehari-hari kini menjadi tantangan besar. Mereka juga mengenakan pakaian warna merah muda, warna yang menjadi representasi kelembutan sekaligus keteguhan dalam perjuangan.
Tiga tuntutan utama yang dibawa adalah: pertama, menurunkan harga BBM yang dinilai menjadi pemicu inflasi bahan pokok; kedua, menghentikan program MBG yang dianggap sebagai proyek populis dengan dampak nyata yang minim dan alokasi anggaran yang tidak transparan; serta ketiga, menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem perburuhan, termasuk penghapusan tenaga kerja outsourcing dan peningkatan jaminan sosial bagi buruh.
Mutiara menegaskan, kenaikan BBM telah menciptakan efek domino yang mematikan: harga sembako melonjak, pengusaha kecil gulung tikar, dan ribuan pekerja rumah tangga (PRT) kehilangan pekerjaan karena majikan mereka tidak mampu lagi menanggung biaya hidup yang lebih tinggi. “Kami bukan menolak program bantuan sosial, tapi kami menolak program yang lebih mengutamakan citra daripada solusi nyata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan kinerja Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang sejak diluncurkan hingga kini belum menunjukkan langkah konkret. Janji Presiden untuk memberi perlindungan kepada buruh, menurutnya, hanya menjadi retorika yang menguap di tengah realitas lapangan yang semakin sulit.
Aliansi ini mengajak seluruh masyarakat yang merasakan beban serupa untuk bergabung dalam aksi damai. Mereka juga meminta pemerintah tidak mengulangi pola penghadangan seperti yang terjadi pada aksi mahasiswa sebelumnya. “Kami tidak ingin berdemo sebagai lawan, tapi sebagai mitra yang ingin didengar,” kata Mutiara.
Aksi ini menjadi indikator kuat bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyebar ke jantung rumah tangga Indonesia—tempat perempuan menjadi penjaga ketahanan keluarga di tengah badai krisis.
